KLUNGKUNG – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Klungkung terus mengawal kualitas inovasi yang lahir dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja inovasi daerah yang digelar, Kamis (9/7/2026), untuk memastikan setiap inovasi tidak hanya berhenti sebagai administrasi penilaian, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kepala BRIDA Kabupaten Klungkung, Ketut Budiarta, mengatakan monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan inovasi yang telah dikembangkan masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, sebuah inovasi baru dapat dikatakan berhasil apabila diterapkan secara konsisten, memberikan manfaat nyata, serta terus disempurnakan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana inovasi yang telah dikembangkan OPD berjalan efektif, memberikan dampak, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jangan sampai inovasi hanya berhenti sebagai dokumen atau untuk memenuhi penilaian semata, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Budiarta.
Salah satu inovasi yang menjadi fokus monitoring adalah Program Bapak Keren milik Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung. Program tersebut merupakan bantuan pembiayaan iuran jaminan sosial bagi pekerja rentan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Program ini lahir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja sektor informal yang selama ini belum memiliki jaminan sosial memadai. Kelompok pekerja tersebut meliputi masyarakat yang bekerja di luar hubungan kerja formal atau tidak terikat kontrak dengan perusahaan maupun lembaga tertentu.
Menurut Budiarta, pekerja sektor informal memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap risiko kecelakaan kerja, kehilangan mata pencaharian hingga ancaman kemiskinan akibat tidak adanya perlindungan sosial. Karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan rasa aman kepada kelompok pekerja tersebut.
“Dengan adanya inovasi Bapak Keren, diharapkan perlindungan bagi pekerja rentan dapat berjalan lebih optimal. Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang selama ini belum banyak tersentuh program perlindungan ketenagakerjaan,” jelasnya.
Selain mengevaluasi Program Bapak Keren, BRIDA juga melakukan monitoring terhadap berbagai inovasi yang dikembangkan sejumlah OPD lainnya. Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan misalnya, terdapat beragam inovasi yang menyasar penguatan pelaku UMKM dan peningkatan pelayanan usaha.
Beberapa inovasi yang dievaluasi di antaranya DIPTA/Pengembangan Pan Putu Lagas, OP3 UMKM, Cerdas Pemberian Rekomendasi BBM, SINERGI PLUT, e-Tanol, Sipenera, Simontok, BIFASLIK, PRODIK, IKRAL, hingga SIMONIK MONTOK.
Sementara pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), monitoring dilakukan terhadap inovasi SIPETARUNG, PASIR JASRI, PRAJEPATI, TARUSANTI, serta SIDAKARYA yang mendukung peningkatan tata kelola pembangunan infrastruktur dan pelayanan teknis.
BRIDA juga mengevaluasi inovasi yang dikembangkan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, seperti Pelestarian Kearifan Lokal Garam Kusamba, Gemarikan Berbasis Data dan Perencanaan, Kemitraan Distribusi Benih Ikan, Gerakan Tangan, Strategi Revitalisasi Pengembangan Kawasan Wisata Konservasi Budidaya Rumput Laut Nusa Penida, GOKIL, PETAPA CILIK, serta MAT TAMPAN.
Di Dinas Ketenagakerjaan sendiri, selain Program Bapak Keren, turut dimonitor inovasi Beri Aku Kail Bukan Ikan, AYO KERJA, dan Bantu Kerja Difabel yang berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja serta pemberdayaan kelompok masyarakat rentan.
Sedangkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), evaluasi dilakukan terhadap inovasi I-GROWTH, PROAJI, Mobile Klinik LKPM, One Stop Service MENLI, dan SIPADI. Adapun Inspektorat Kabupaten Klungkung menghadirkan inovasi SIAP AKSI, Kamus Risiko, serta SAPA BUMDES yang turut menjadi bagian dari monitoring BRIDA.
Budiarta menegaskan, hasil monitoring dan evaluasi ini akan menjadi bahan penyempurnaan bagi masing-masing perangkat daerah agar inovasi yang telah dibangun terus berkembang dan memiliki keberlanjutan.
Menurutnya, budaya inovasi harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.
“Inovasi bukan sekadar menghasilkan ide baru, tetapi bagaimana ide tersebut mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Karena itu kami ingin memastikan setiap inovasi memiliki manfaat yang terukur, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Klungkung,” tegas Budiarta. (*)
