DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait kondisi keamanan di Bali. Menurutnya, sejumlah isu yang sempat viral ternyata tidak sesuai dengan fakta setelah diverifikasi bersama aparat.
Pernyataan itu disampaikan usai memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Imigrasi, dan instansi terkait untuk mengevaluasi situasi keamanan dan ketertiban di Bali.
Koster mengatakan dinamika di media sosial kerap membesar-besarkan suatu peristiwa sehingga memunculkan persepsi yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Secara umum kondisi Bali baik, kondusif, dan aman. Dinamika di media sosial sering kali membuat suatu persoalan seolah-olah besar, padahal setelah diverifikasi kondisinya tidak seperti yang diberitakan,” ujarnya.
Salah satu isu yang disoroti adalah kabar mengenai aktivitas warga negara asing yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Menurut Koster, pemerintah bersama aparat telah melakukan pengecekan langsung dan menemukan bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya benar.
Ia juga memastikan isu mengenai keberadaan komunitas eksklusif warga asing di Bali sudah tidak lagi ditemukan.
“Kalau komunitas eksklusif, dulu memang pernah ada, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi,” katanya.
Sementara terkait kasus yang terjadi di wilayah Baturiti, Koster menegaskan aparat penegak hukum telah mengambil langkah sesuai ketentuan. Lima orang telah diproses oleh kepolisian sehingga masyarakat diminta tidak membangun spekulasi.
“Kasus di Baturiti sudah ditangani. Lima orang sudah diproses oleh kepolisian. Semua berjalan sesuai hukum,” tegasnya.
Meski demikian, Koster memastikan pemerintah tidak akan mentoleransi setiap pelanggaran hukum yang dilakukan siapa pun, termasuk warga negara asing. Seluruh pelanggaran akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Ia juga meminta seluruh desa tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keamanan wilayahnya masing-masing. Namun, masyarakat diimbau tidak bersikap berlebihan dalam merespons informasi yang beredar.
“Yang penting nilai-nilai kemanusiaan tetap dijaga dan jangan sampai melakukan tindakan yang melanggar hukum,” ujarnya.
Melalui koordinasi yang terus dilakukan bersama Forkopimda, Pemerintah Provinsi Bali berharap stabilitas keamanan tetap terjaga sehingga kepercayaan wisatawan dan investor terhadap Bali sebagai destinasi pariwisata dunia tidak terganggu oleh informasi yang belum terverifikasi. (*)
