DENPASAR –Sebanyak 200 masa dari Forum Pemerhati Pembangunan Bali (For Hati Bali) batal audiensi dengan Gubernur Bali yang sedianya digelar pada Senin (27/7/2026). Penundaan dilakukan setelah forum tersebut kembali tidak mendapatkan kepastian untuk bertemu langsung dengan Gubernur Bali, Wayan Koster.
Tokoh For Hati Bali, Jro Gde Sudibya, mengatakan pihaknya telah dua kali mengajukan permohonan audiensi. Pada pengajuan pertama, forum diarahkan untuk bertemu Sekretaris Daerah (Sekda). Namun tawaran itu ditolak karena mereka menilai persoalan yang akan dibahas merupakan kewenangan gubernur.
“Ini menyangkut kebijakan yang sangat mendasar. Yang ingin kami bahas adalah rekomendasi DPRD kepada Gubernur. Secara konstitusi, gubernur yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya,” ujar Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, permohonan kedua juga belum memperoleh jawaban. For Hati Bali sempat berencana mendatangi Kantor Gubernur Bali dengan massa dalam jumlah besar. Namun, rencana tersebut urung dilakukan setelah mengetahui Gubernur tidak berada di tempat.
Ia menegaskan forum tidak bersedia jika audiensi diwakili pejabat lain, termasuk Wakil Gubernur, karena menurutnya yang memiliki kewenangan menindaklanjuti rekomendasi DPRD adalah gubernur.
Dalam audiensi itu, For Hati Bali ingin meminta penjelasan mengenai tindak lanjut rekomendasi DPRD Bali hasil kerja Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP), yang menurut mereka hingga kini belum mendapat respons dari pemerintah provinsi.
Jro Gde Sudibya menilai rekomendasi DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diatur dalam konstitusi sehingga harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, terlebih karena rekomendasi tersebut memuat dugaan adanya pelanggaran hukum dalam sejumlah temuan.
“Jangan rekomendasi ini dibuat gabeng, ” ujarnya.
Selain itu, For Hati Bali juga berencana menyampaikan sikap terkait sejumlah isu strategis di Bali, di antaranya proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), rencana pusat keuangan internasional, serta dugaan kolusi antara penguasa dan oligarki yang menurut mereka berpotensi mengancam masa depan Bali.
“Dalam kondisi ini Gubernur memihak Rakyat atau BTID di Serangan, jangan rakyat di gantung, ” tandasnya.
Sementara itu, Ketua For Hati Bali, I Ketut Sai Tanju, menjelaskan aksi yang semula direncanakan pada hari yang sama akhirnya ditunda setelah forum melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
“Hasil dialog memutuskan aksi hari ini ditunda karena Bapak Gubernur Bali berjanji akan menerima kami untuk berdialog secara langsung,” ujarnya.
Ia menyebut informasi tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali. Meski demikian, hingga kini belum ada jadwal pasti pelaksanaan audiensi dan For Hati Bali masih menunggu waktu yang akan ditentukan oleh Gubernur Bali.
Sai Tanju menegaskan pihaknya hanya bersedia berdialog apabila diterima langsung oleh gubernur. Menurutnya, forum ingin menyampaikan berbagai kekhawatiran terkait arah pembangunan Bali, termasuk dampaknya terhadap lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin mendengar langsung komitmen Gubernur terhadap pembangunan Bali agar tetap berpijak pada perlindungan alam, budaya, dan kepentingan masyarakat Bali,” katanya.
For Hati Bali berharap dialog tersebut dapat menjadi ruang penyampaian aspirasi secara terbuka tanpa harus ditempuh melalui aksi unjuk rasa. (*)
