DENPASAR – Perekonomian Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang tetap kuat pada Triwulan I 2026. Hingga 30 Juni 2026, ekonomi Bali tercatat tumbuh 5,58 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y), ditopang oleh meningkatnya aktivitas pariwisata, perdagangan, serta membaiknya sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali sekaligus Ketua Pokja Regional Chief Economist (RCE) Kementerian Keuangan Provinsi Bali, Supendi, dalam Media Briefing APBN Kita Regional Bali yang digelar di Aula A Gedung Keuangan Negara (GKN) I Denpasar, Jumat (24/7/2026).
Media briefing menghadirkan jajaran pimpinan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Bali, yakni Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, NTB, dan NTT, serta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara.
Supendi menjelaskan, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali pada Triwulan I 2026 mencapai Rp82,21 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan Rp44,28 triliun atas dasar harga konstan (ADHK). Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Bali tetap mampu mempertahankan pertumbuhan di atas lima persen meski menghadapi dinamika ekonomi global.
“Pertumbuhan ekonomi Bali masih menunjukkan resiliensi yang baik dan didukung oleh pemulihan sektor-sektor utama, terutama pariwisata dan perdagangan,” ujarnya.
Kinerja perdagangan luar negeri Bali juga masih mencatatkan hasil positif. Hingga Juni 2026, nilai ekspor kumulatif mencapai US$113,13 juta, sedangkan impor sebesar US$76,30 juta. Dengan demikian, Bali membukukan surplus neraca perdagangan sekitar US$36,84 juta secara kumulatif hingga Juni 2026, yang mencerminkan nilai ekspor masih lebih tinggi dibandingkan impor.
Inflasi Masih Terkendali
Dari sisi stabilitas harga, inflasi di Bali masih berada pada level yang terkendali. Pada Juni 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat 113,30. Adapun inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,71 persen, inflasi tahunan (year-on-year) 3,27 persen, dan inflasi tahun kalender (year-to-date) 2,06 persen.
Menurut Supendi, kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi.
Selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat Bali juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tingkat kemiskinan turun menjadi 3,42 persen, atau lebih rendah 0,30 poin persentase dibandingkan Maret 2025. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,47 persen.
Ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio juga membaik menjadi 0,333, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,363.
Di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali tercatat hanya 1,59 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,68 persen, meskipun mengalami kenaikan tipis sebesar 0,01 poin dibandingkan Februari 2025.
Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 74,63 persen. Walaupun turun 2,77 poin dibandingkan Februari 2025, angkanya masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 70,56 persen.
Pada sektor primer, Nilai Tukar Petani (NTP) berada pada angka 104,47, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 101,37. Keduanya memang mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih berada di atas angka 100 yang menunjukkan daya beli petani dan nelayan relatif tetap terjaga.
Supendi juga memaparkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 mencapai 79,37, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 75,90. Capaian tersebut menempatkan Bali dalam kategori tinggi, yang mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup masyarakat yang terus meningkat.
Sektor pariwisata tetap menjadi motor utama penggerak ekonomi Bali. Pada Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 578.251 orang, meningkat 4,50 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Australia masih menjadi penyumbang wisatawan terbesar dengan 145.638 kunjungan, disusul India sebanyak 59.014 kunjungan dan Tiongkok sebanyak 41.700 kunjungan.
Di sektor perhotelan, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang mencapai 61,16 persen, sedangkan hotel nonbintang sebesar 37,20 persen pada periode Mei 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Supendi menjelaskan bahwa pemaparan ini merupakan bagian dari implementasi Regional Chief Economist (RCE) di lingkungan Kementerian Keuangan.
Melalui RCE, seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di daerah bersinergi menyusun analisis ekonomi regional yang komprehensif sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan fiskal dan pengambilan keputusan berbasis data.
Dengan kondisi ekonomi yang tetap tumbuh, inflasi terkendali, indikator kesejahteraan yang membaik, serta sektor pariwisata yang terus pulih, Kementerian Keuangan optimistis perekonomian Bali akan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan sepanjang 2026. Namun demikian, pemerintah tetap perlu mengantisipasi berbagai tantangan, seperti menjaga stabilitas harga, meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)
