DENPASAR – Rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) memangkas dan menggabungkan ratusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bahasan hangat dalam diskusi publik hasil kolaborasi Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored pada Rabu (22/7/2026). Forum ini menghadirkan berbagai narasumber kompeten dari latar belakang pembuat kebijakan, akademisi, hingga praktisi industri.
Selepas diskusi tersebut, seorang peneliti dari Nagara Institute, Dr. Mohamad Dian Revindo, Ph.D., menyampaikan bahwa langkah streamlining, restrukturisasi, dan perampingan BUMN pada dasarnya adalah niat baik yang patut didukung. Namun, ia mengingatkan agar proses efisiensi ini tidak berhenti sekadar pada laporan keuangan yang terlihat bagus.
“Saya hanya mengingatkan bahwa jangan sampai ini hanya berhenti di kinerja keuangan dengan laporan yang baik dan efisiensi semata. Melainkan bagaimana ini bisa berdampak lebih besar kepada masyarakat,” ujar Revindo.
Menurutnya, BUMN yang sehat harus mampu menjalankan tugas dasarnya secara optimal, yaitu memberi pemasukan lebih besar kepada negara, menjadi agen pembangunan di daerah serta sektor yang belum maju, menyediakan layanan publik yang memadai, dan bermitra dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan kata lain, bagi Revindo, bukan sekadar sehat yang menjadi tujuan akhirnya.
Pemisahan fungsi yang jelas di tubuh BUMN, menjadi penekanannya. Pemerintah dan pengelola investasi perlu membedakan antara BUMN yang murni bertugas mencari keuntungan (profit-oriented) dengan BUMN yang ditugaskan menjalankan misi pembangunan sosial-ekonomi, agar standar dan ukuran penilaian kinerjanya tidak bias.
Di samping itu, Revindo juga menyoroti perlunya roadmap atau peta jalan yang transparan dan terukur. Menurutnya, publik dan kalangan akademisi menunggu kejelasan arah restrukturisasi ini, bukan sekadar mengejar target efisiensi waktu yang terburu-buru.
“Sebagai akademisi, yang ingin kami dengar dan tunggu adalah rencana peta jalannya. Jadi masalah cepat atau lambat, kalau peta jalannya jelas kan kita bisa lihat seberapa realistis itu. Jadi fokusnya bukan pada kuantitas perampingannya,” jelasnya sembari menyebut perampingan ratusan BUMN dalam tempo setahun memang terdengar kurang realistis tanpa peta jalan yang matang.
Lebih lanjut Revindo pun mendorong agar peta jalan perampingan tersebut dapat disampaikan secara transparan kepada publik. Karena jika itu jelas, maka masyarakat diyakini akan memberikan dukungan penuh. “Kalau tidak disampaikan dengan clear, ya kita terus akan bertanya-tanya,” sebutnya.*
