DENPASAR – Dinas Pariwisata Provinsi Bali kembali menghidupkan forum Selasa Pariwisata sebagai ruang komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, hingga tokoh masyarakat untuk membahas berbagai persoalan dan pengembangan sektor pariwisata Bali, Selasa (21/7/2026).
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Wayan Sumarajaya, mengatakan Selasa Pariwisata merupakan inovasi yang pernah berjalan sebelumnya dan kini diaktifkan kembali atas dorongan para pelaku industri pariwisata yang menginginkan adanya forum diskusi secara rutin.
“Selasa Pariwisata ini sebenarnya inovasi lama yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata bersama pelaku usaha. Sekarang kita hidupkan kembali karena ada keinginan dari teman-teman pelaku usaha agar tetap ada wadah bagi pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha untuk bertemu dan saling memberikan saran maupun usulan,” ujarnya.
Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana pemerintah untuk menyosialisasikan berbagai program Gubernur Bali di bidang pariwisata sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat dan pelaku usaha mengenai kebutuhan pengembangan pariwisata di Pulau Dewata.
Ia menegaskan, pembangunan pariwisata Bali yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Dalam pertemuan perdana tersebut hadir berbagai unsur, mulai dari Kementerian Pariwisata, Bank Indonesia, Polda Bali, Imigrasi, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali, asosiasi pariwisata, hingga tokoh masyarakat.
Sumarajaya menekankan, forum ini bukan menjadi tempat saling menyalahkan, melainkan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi sektor pariwisata.
“Kegiatan ini bukan untuk jual beli masalah, tetapi mencari jalan keluar atau solusi dari berbagai persoalan yang ada dengan melibatkan seluruh stakeholder pariwisata, yang nantinya akan menjadi masukan kepada Bapak Gubernur,” katanya.
Beberapa isu yang mengemuka dalam diskusi di antaranya perlunya pembenahan basis data (database) sektor pariwisata serta peningkatan kualitas pelayanan pariwisata. Ia menjelaskan, yang dimaksud database bukan data warga negara asing (WNA), melainkan data-data pendukung sektor pariwisata yang hingga kini masih belum terintegrasi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani, mengapresiasi inisiatif Dinas Pariwisata Bali menghidupkan kembali forum tersebut.
Menurutnya, banyak persoalan pariwisata muncul akibat kurangnya komunikasi antara pemerintah dan pelaku industri.
“Saya pikir ini bagus sekali. Kadang-kadang permasalahan terjadi karena kurang komunikasi dan kurang dibahas bersama. Forum ini sangat baik agar pemerintah mengetahui apa yang sudah dilakukan industri sehingga bisa mendukung pertumbuhan sektor pariwisata,” ujarnya.
Rizky berharap Selasa Pariwisata dapat digelar secara berkelanjutan. Menurutnya, berbagai persoalan pariwisata tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan, tetapi membutuhkan proses dan mekanisme yang berkesinambungan.
Ia menilai Bali masih menghadapi sejumlah tantangan besar, seperti kemacetan, tata ruang, hingga kebutuhan data yang terintegrasi. Sementara isu energi dan pengelolaan sampah sebagian telah menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Saya melihat ada beberapa isu yang bisa saya angkat untuk dibahas bersama deputi lainnya di kementerian,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua Bali Villa Association, Ismoyo, menyambut baik digelarnya kembali Selasa Pariwisata sebagai ruang komunikasi seluruh ekosistem pariwisata Bali.
Ia mengatakan forum tersebut berhasil mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh asosiasi pariwisata dalam satu meja diskusi.
“Benang merah yang kami dapat adalah menyatukan ekosistem pariwisata di Bali. Mudah-mudahan Selasa Pariwisata bisa berlangsung secara rutin, minimal satu bulan sekali,” ujarnya.
Ismoyo juga menyoroti pentingnya penyamaan basis data pariwisata. Menurutnya, saat ini masing-masing asosiasi maupun pemerintah masih memiliki data yang berbeda-beda sehingga perlu dibangun satu sistem data terpadu yang dapat diakses bersama.
“Dari diskusi tadi, yang paling penting adalah pembenahan database. Selama ini masing-masing asosiasi dan pemerintah memiliki data yang berbeda. Harapannya nanti ada satu aplikasi sehingga semua menggunakan data yang sama,” pungkasnya. (*)
