BULELENG – Wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi III DPRD Kabupaten Buleeng, Selasa, 21 Juli 2026 bahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.
Selain menggali kendala yang berdampak pada kinerja dan kontribusi laba usaha yang disetorkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Direksi Perumda Swatantra, Perumda Pasar Argha Nayottama (PAN) Buleleng dan PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda), Komisi III DPRD Buleleng juga mendorong realisasi penyertaan modal kepada BUMD sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD.
“Serangkaian pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2025, hari ini kita mengundang direksi BUMD untuk mendengar dan mendiskusikan kendala yang dihadapi,” tandas Ketua Komisi III DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara usai memimpin rapat dengar pendapat di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng.
Susila Umbara didampingi anggota komisi antara lain Gede Suradnya, Dewa Nyoman Sukardina, Ketut Dody Tisna Adi, I Wayan Indrawan dan Kafek Sumardika memaparkan, adanya ‘froud’ yang terjadi pada PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) pada tahun 2025 berdampak pada kerugian perusahan daerah disektor perbankkan ini sebesar Rp7 Miliar.
“Dan saat ini dalam perbaikan menagemen. Mudah-mudahan tahun 2026 ini sudah bisa berkontribusi dari keuntungan untuk PAD, karena dari penyampaian Ibu Dirut keuntungan diperoleh dari penurunan MPL (Multi Purpose Loan) dari 34 persen menjadi 14 persen dan sedang diupayakan bisa turun hingga 9 persen,” tandas Susila Umbara yang juga mengapresiasi upaya yang dilakukan direksi ditengah kondisi global saat ini.
Terkait kendala Perumda PAN Buleleng, Susila Umbara memaklumi belum adanya kontribusi laba untuk PAD pada tahun 2025 karena masih ada beban hutang pada Pasar Banyuasri.
“Tetapi tahun 2025 sudah jelas keuntungannya, dan Bulan Juni 2026 Perumda Pasar sudah bisa menyetor keuntungan untuk PAD sebesar Rp900 Juta sesuai yang ditargetkan,” jelasnya.
Sementara Perumda Swatantra Buleleng, kata Susila Umbara, tahun 2025 ini keuntungannya cukup besar hingga mencapai angka Rp2,2 Miliar.
“Sehingga bisa menyetor keuntungan untuk PAD diatas Rp1 miliar, dan diharapkan terus meningkat seiring dengan pengembangan bisnis yang telah disiapkan,” terangnya.
Terkait usul saran pengembangan usaha, Susila Umbara menyebutkan ada beberapa potensi yang dapat diberdayakan oleh masing-masing BUMD sesuai dengan bidang usaha masing-masing.
“Kalau di pasar itu kan selain pemungutan retribusi pasar, kita dorong agar mengembangkan usaha, bisnis yang lain. Seperti direksi yang dulu kan punya renbis pemanfaatan ruang yang kosong.
Kemudian untuk Perumda Swatantra, sudah membuat renbis terintegrasinya pertanian dan peternakan, itu luar biasa tinggal bapak bupati selaku kuasa pemilik modal, setelah feasibility study dibuat, mudah-mudahan diberikan dia penyertaan modal. Karena apa, kita ketahui efisiensi dari pusat, harapan kita BUMD inilah memberikan kontribusi PAD yang besar untuk daerah,” pungkasnya.(*)
