
KARANGASEM – Penyandang disabilitas di Kabupaten Karangasem dilibatkan dalam upaya penanggulangan bencana. Hal itu ditandai melalui peluncuran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) oleh BPBD Karangasem, Senin (20/7/2026).
Pembentukan ULD-PB ini menjadi langkah untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih inklusif. Sebab, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi, perlindungan, hingga penanganan saat terjadi bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Karangasem, I Made Aditya Sugiharta, mengatakan ULD-PB akan melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari kepesertaan. Mereka akan diberikan pemahaman mengenai kebencanaan sehingga mampu mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.
“Minimal mereka para penyandang disabilitas bisa mengkomunikasikan dan merekomendasikan hal apa yang strategis serta tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana,” kata Aditya.
Menurutnya, ULD-PB nantinya akan memiliki sejumlah bidang yang melibatkan penyandang disabilitas bersama berbagai pihak terkait. Program-program penanggulangan bencana yang disusun diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.
Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, mengapresiasi pembentukan ULD-PB tersebut. Terlebih, Karangasem merupakan salah satu daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi, mulai dari tanah longsor, pohon tumbang, banjir hingga berbagai bencana lainnya.
Ia menegaskan, tidak boleh ada perbedaan dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas.
“Dengan peluncuran ULD-PB ini, kesiapsiagaan untuk para penyandang disabilitas mendapat perhatian penuh nantinya karena pada dasarnya mereka memiliki hak yang sama,” ujar Sedana Merta.
Ia berharap keberadaan ULD-PB harus segera ditindaklanjuti dengan berbagai program yang memberikan dampak langsung kepada penyandang disabilitas.
“Hingga saat ini terdapat 13 potensi bencana di Karangasem, kami berharap jangan sampai terjadi bencana. Tapi jika seandainya terjadi bencana kita semua sudah siap termasuk para penyandang disabilitas,” ucapnya.
Sementara itu, Head of Sub-Nasional Program Siap Siaga, Deswanto Marbun, menyebut pembentukan ULD-PB sebagai tonggak penting dalam memperkuat penanggulangan bencana yang inklusif.
Menurutnya, kebutuhan dan kapasitas penyandang disabilitas harus menjadi bagian dari perencanaan penanggulangan bencana. Mereka juga perlu dilibatkan secara aktif, bukan hanya menjadi penerima perlindungan.
“Karena para penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan serta ikut dilibatkan dalam upaya penanggulangan bencana. Kami juga berharap ULD-PB bisa menjadi pelindung kelompok rentan,” kata Deswanto. (*)








