Dewan Karangasem Ajukan Kenaikan Tunjangan Perumahan di Tengah Krisis Anggaran

0
772
Suasana rapat gabungan komisi DPRD Karangsem bersama eksekutif saat pembahasan RAPBD tahun 2022

KARANGASEM—Pembahasan rancangan APBD Kabupaten Karangasen tahun 2022
oleh pihak eksekutif dan dewan belum rampung.

Alotnya pembahasan yang dilakukan dalam rapat gabungan komisi dengan eksekutif salah satunya terkait dana aspirasi untuk membiayai pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.

Total anggaran untuk dana aspirasi itu diperkirakan mencapai Rp 20 miliar lebih. Usulan dewan ini belum mendapat persetujuan dari pihak eksekutif, karena alasan kondisi keuangan Karangasem dalam APBD 2022 mendatang mengalami devisit yang sangat tajam.

Divisit anggaran tersebut, memicu pemangkasan anggaran kegiatan di semua organisasi perangkat daerah. Bahkan pemangkasan dilakukan hingga 33 persen.

Sebaliknya dari kabar yang beredar anggaran anggota dewan sedikit pun tidak tersentuh pemotongan termasuk anggaran perjalanan dinas keluar daerah.

Bukan itu saja ditengah devisit anggaran yang dimiliki pemerintah setempat, para wakil rakyat Tanah Aron, malah mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan di tahun 2022 nanti.

Tujangan perumahan anggota Dewan Karangasem saat ini sebesar Rp 25 juta per anggota per bulan. Angka tunjangan perumahan yang sudah tinggi itu diusulkan naik sebesar Rp 3 juta, menjadi Rp 28 juta per anggota per bulan.

Sekretaris Dewan, I Nengah Mindra, belum bisa dikonfirmasi berkaitan dengan usulan kenaikan tunjangan perumahan anggota Dewan tersebut. Beberapa anggota DPRD Karangasem pun belum bisa dikonfirmasi.

Sekda Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta dikonfirmasi, usai memimpin rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (17/11/2021), membenarkan adanya usulan untuk kenaikan tunjangan perumahan tersebut.

“Ya ada usulan seperti itu, tadi sedang kita bahas -bahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ucap Sedana Mertha.

Tampaknya Pemkab Karangasem memberi lampu hijau terkait usulan tunjangan perumahan itu. Salah satu pertimbangannya, tunjangan perumahan merupakan hak hak anggota Dewan.

“Kalau usulan menaikkan tunjangan perumahan masih bisa dimaklumi, tapi untuk yang lain sepertinya belum. Kita harus pilah-pilah dulu, mana yang mesti disetujui dan mana yang tidak, mengingat anggaran kita pada 2022 nanti mengalami devisit hingga 246 miliar lebih,” ucap Sedana Merta. (wat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + sixteen =