KLUNGKUNG – Perbekel Desa Sulang Wayan Sukasna menyatakan kecewa terhadap alokasi jumlah warga miskin yang akan menempati rumah deret. Kata dia, Desa Sulangh hanya dialokasikan 5 kepalakeluarga (KK) miskin dari 8 warga miskin yang lolos verifikasi.
Pemkab Klungkung mendapatkan bantuan sebesar Rp 3.060.000.000 dari Kementerian Sosial. Rencananya bantuan itu akan digunakan membangun 36 unit rumah deret di atas lahan seluas 22.470 meter persegi. Rumah deret itu akan dibangun di Desa Sulang, Kecamatan Dawan. Warga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bakal diprioritaskan.
“Kalau dibilang kecewa jelas kecewa.Saya sudah sosialisasi yang lolos verifikasi 8 KK, sekarang yang ditampung hanya 5 KK. Sementara ada desa lain sampai lolos 21 KK. Padahal Desa Sulang ini ibaratnya tuan rumah, masa kami hanya jadi penonton,”ungkap Sukasna, Rabu (1/3/2023).
Pemkab Klungkung memastikan pembangunan rumah deret bagi warga miskin yang tidak punya lahan pekarangan, bakal dilaksanakan tahun ini. Tapi proyek rumah deret tidak dilengkapi dengan tempat pengolahan sampah 3R (reduce, reuse, recycle).
Menurut Perbekel Desa Sulang Wayan Sukasna, pemukiman warga jika tidak dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan sampah (TPS 3R) bisa memunculkan masalah di kemudian hari. Terlebih kata dia, Desa Sulang sampai saat ini belum memiliki TPS 3R.
“Ini bisa jadi masalah di kemudian hari. Karena sampah itu sudah pasti ada, sementara kami di Sulang juga belum punya TPS 3R. Hanya ada TOSS (tempat olah sampah setempat) itupun belum bisa melayani masyarakat sepenuhnya, karena kapasitasnya sangat kecil, mesinnya hanya satu,” terang Sukasna
Soal kekecewaan pihak Desa Sulang, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, Gusti Agung Gde Putra Mahajaya menyatakan bisa menyadari. Namun ia mengatakan kenapa Desa Sulang mendapatkan sedikit dan Desa Paksebali banyak, karena perbedaan luas wilayah dan jumlah penduduk.
“Syaratnya mereka yang benar-benar tidak punya pekarangan dan masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kalau overload tapi punya tanah tidak bisa dibantu. Sulang tidak ada lolos 8 KK. Yang diajukan ke pusat 36 KK, sesuai by name by address,” jelas Mahajaya.
“Pasti kita pikirkan nike (itu). Mudah-mudahan bisa difasilitasi, kita akan koordinasikan dengan DLHP,” imbuh Mahajaya. (yan)
