DENPASAR – Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih berharap Pemerintah Provinsi Bali segera melakukan pembenahan semua destinasi wisata di kabupaten/kota menyambut kebangkitan pariwisata di Pulau Dewata.
Ia mengungkapkan, kasus positif Covid-19 terus melandai di Bali sehingga diyakini tahun 2022 pariwisata mulai bangkit setelah hampir dua tahun terpuruk karena pandemi. Terlebih, berbagai event internasional dipusatkan di Bali sehingga berdampak bagi perekonomian masyarakat.
“Selama Pandemi Covid-19, banyak destinasi wisata yang rusak dan perlu perawatan sehingga pemerintah harus berani mengeluarkan dana untuk memperbaiki, bahkan membangun destinasi-destinasi baru di Bali,”ujar Demer–sapaan akrab Gde Sumarjaya Linggih, saat ditemui di Sekretariat DPD Golkar Bali, beberapa waktu lalu.
“Destitasi pariwisata di semua kabupaten/kota di Bali saya ibaratkan seperti telur emasnya Bali yang harus segera divermak dan dipoles supaya bisa menarik lebih banyak kunjungan wisata dan menghasilkan kontribusi ke PAD. Pemerintah harus berani mengeluarkan kocek untuk membenahi lebih dari 240 titik destinasi wisata, baik yang sudah ada maupun yang baru dikembangkan. Setiap destinasi wisata minimal Rp 10 miliar per destinasi diberikan untuk melakukan pembenahan,”beber Demer.
Tak hanya objek wisata, politisi Golkar asal Buleleng itu juga berharap Pemerintah Provinsi Bali segera mewujudkan pembangunan bandara baru karena sampai sekarang masih sebatas wacana.
“Kalau pariwisata Bali bangkit, Bandara Ngurah Rai sudah tidak akan mampu menampung kedatangan pariwisata. Apalagi, pesawat-pesawat berukuran besar sehingga Bali harus segara memiliki bandara baru. Kalau tidak mampu menampung wisatawan datang ke Bali, akan terjadi perang tarif dan wisatawan akan berpaling ke daerah lain,”tegasnya.
Bagaimana dengan wacana pembangunan Bandara Udara di Buleleng ? Demer menyebut yang paling layak dari hasil survey dilakukan sebelumnya adalah di Kubutambahan. Hanya, sampai saat ini tidak ada keputusan yang menggembirakan untuk segera dibangun.
Demer meminta kalau memang ada hambatan dalam pembebasan lahan semestinya segera diselesaikan. Sebab, saat ini sudah peraturan perundang-undangan yang baru.
“Kalau ada masalah dalam pembebasan lahan, tetapi demi kepentingan umum, tim apraisel segera turun dan segera bisa diselaikan di pengadilan, aturannya itu ada,”tegasnya.
Demer berharap Pemprov Bali tidak hanya fokus pada pembagunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung karena dinilai belum begitu urgent mengingat masih ada Art Center di Denpasar. Sementata proyek PKB tersebut juga dibangun di eks galian C dan ada pada daerah bencana sebagai tempat penampungan lahar ketika Gunung Agung meletus. ” Siapa bisa memprediksi kapan akan meletus ?. Kalau itu terjadi dan alur lahar yang dibangun tidak mampu menampung, proyek ini akan sia-sia,”ujarnya.
Demer juga mengingatkan, dana yang akan dihabiskan mencapai Rp 2 triliun lebih dari pemerintah pusat merupakan pinjaman dari dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).
“Pengembaliannya, Bali harus bayar utang nanti untuk mengembalikan dana PEN itu yang dipakai untuk membangun PKB di Klungkung. Itu bukan dana gratis dari pusat, kita harus kembalikan,”tandasnya. (arn)
