DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Pemerintah Provinsi Bali akan menggencarkan kampanye penggunaan energi bersih dan transportasi listrik berbasis baterai mulai tahun ini.
Langkah tersebut bagian dari percepatan program Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih diiringi dengan perluasan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), penetapan kawasan rendah emisi, serta dorongan agar pemerintah pusat memberi ruang lebih besar kepada daerah dalam mengembangkan energi surya.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menjadi pembicara dalam Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 bertajuk ‘From Ambition to Action: Strengthening the Solar PV Ecosystem to Support Energy Sovereignty’ yang berlangsung di The Meru Sanur, Denpasar, Selasa (14/7/2026).
Sejak awal penyampaiannya, Koster menegaskan bahwa pembahasan energi bersih tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelestarian alam.
“Saya tidak hanya bicara soal energi bersih, tapi soal alam yang bersih. Karena alam yang bersih itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kalau udara kotor kita napas terus tiap hari, berarti kotoran itu masuk ke tubuh kita dan pasti akan merusak unsur-unsur internis yang ada dalam tubuh kita,” ujar Koster.
Atas dasar itu, ia menjelaskan seluruh arah pembangunan Bali disusun berdasarkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali.
Ia menguraikan, Bali sebagai pulau kecil seluas sekitar 5.590 kilometer persegi memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah lain sehingga memerlukan tata kelola pembangunan yang disesuaikan dengan daya dukung wilayahnya.
“Ini visi yang saya pakai untuk membangun Bali, yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana mewujudkan Bali Era Baru, dalam hal ini adalah bagaimana agar Bali itu mandiri energi dengan energi bersih. Dua, mandiri dan bersih,” katanya.
Koster memaparkan filosofi Sat Kerthi menjadi fondasi utama pembangunan Bali. Enam unsur tersebut meliputi Atma Kerthi (memuliakan jiwa), Segara Kerthi (laut), Danu Kerthi (sumber air), Wana Kerthi (hutan dan tumbuhan), Jana Kerthi (manusia), serta Jagat Kerthi (alam semesta).
Menurutnya, seluruh konsep tersebut kemudian dituangkan dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun 2025–2125, yang salah satu fokusnya adalah menjaga ekosistem alam, melestarikan gunung, laut, sungai, danau, kawasan konservasi, mempertahankan lahan pertanian, mengendalikan perubahan iklim, serta memastikan ketersediaan udara, air, dan pangan organik.
Berangkat dari visi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.
Koster menjelaskan, saat ini kebutuhan listrik Bali mencapai sekitar 1.200 megawatt pada beban puncak, sementara total pasokan sekitar 1.450 megawatt sehingga cadangan listrik hanya tersisa sekitar 250 megawatt.
Sebagian pasokan listrik Bali, sekitar 350 megawatt, masih berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, Jawa Timur, melalui kabel bawah laut.
Menurutnya, kondisi tersebut menyimpan risiko tinggi terhadap ketahanan energi Bali. Ia mengingatkan kejadian padam listrik yang sempat terjadi di Bali pada Desember 2024 menjadi bukti bahwa ketergantungan terhadap pasokan listrik dari luar daerah sangat berisiko.
“Nah, itu salah satu kerawanan konkret. Yang lebih berbahaya lagi, mungkin enggak pernah kepikiran, itu kalau ada orang yang sentimen, orang yang jail, enggak usah repot membawa golok, menyelam, tak, putus. Enggak pakai satu jam, cepat, gelap Bali,” tutur Gubenur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini.
Karena itu, Koster menegaskan Bali harus mampu memenuhi kebutuhan listriknya sendiri melalui pembangkit yang berada di wilayah Bali dan menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan.
“Karena itulah saya menerapkan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Nah, pembangkitnya di Bali tidak boleh lagi menggunakan bahan bakar fosil. Entah itu batu bara, entah itu solar, apalah segala macam, enggak,” tegasnya. (*)
