DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan saat peluncuran Gerakan Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (11/7/2026).
Dalam sambutannya, Koster menegaskan bahwa membangun daerah tidak cukup hanya dengan mendirikan gedung, sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur fisik. Pembangunan harus didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap kondisi masyarakat dan struktur ekonomi.
“Jangan hanya asal ngomong. Kepala daerah harus bekerja secara ilmiah. Data memiliki peran sangat penting dalam mengambil kebijakan. Jangan malas membaca data,” tegasnya.
Menurut Koster, melalui Sensus Ekonomi pemerintah akan mengetahui struktur ekonomi Bali secara rinci, mulai dari pelaku usaha, jenis usaha yang berkembang, hingga kekuatan ekonomi setiap sektor.
Data tersebut penting untuk mengukur apakah perekonomian Bali mampu menopang kehidupan sekitar 4,5 juta penduduknya sekaligus mengantisipasi berbagai risiko ekonomi.
“Kalau kita tidak memahami kondisi ekonomi secara utuh, satu peristiwa saja yang terlambat diantisipasi bisa membuat kita celaka. Karena itu saya mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi ini,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Koster juga menyinggung pentingnya menjaga jati diri Bali melalui keberadaan desa adat.
Ia menilai Bali menjadi salah satu daerah yang tetap mampu mempertahankan budaya karena desa dinas dan desa adat menjalankan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.
“Desa dinas mengurus administrasi pemerintahan, sedangkan desa adat menjalankan tradisi, adat, dan agama. Itulah yang membuat budaya Bali tetap hidup,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pada masa Orde Baru banyak daerah kehilangan kekuatan budaya karena desa adat tidak lagi menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan.
Pengalaman itu, menurutnya, menjadi alasan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.
“Kalau desa adat mati, penjaga budaya tidak ada. Bali bisa kehilangan jati dirinya,” tegas Koster.
Gubernur juga mengapresiasi peran Badan Pusat Statistik (BPS) yang selama ini banyak menyediakan data sebagai dasar berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, termasuk penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan pemantauan dampak kondisi ekonomi global terhadap Bali.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amelia Adininggar Widyasanti, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali beserta seluruh pemerintah kabupaten/kota yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menyebut Gubernur Bali bersama para bupati dan wali kota telah menjadi responden pertama sekaligus menerbitkan surat edaran untuk mendukung pelaksanaan sensus.
Menurut Amelia, hingga saat ini capaian pendataan di Bali telah mencapai sekitar 45 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 60 persen pada pertengahan Juli. Pelaksanaan sensus dijalankan sekitar 3.300 petugas dan akan berlangsung hingga Agustus 2026.
Amelia mengungkapkan Kabupaten Buleleng menjadi daerah dengan progres pendataan tertinggi, sedangkan Kota Denpasar masih menjadi yang terendah.
“Saya akan mengawal langsung progres pelaksanaan sensus ekonomi di Bali,” katanya.
Koster pun berpesan kepada seluruh petugas sensus agar tetap sabar dan mengedepankan pendekatan yang humanis saat mendata masyarakat.
“Kadang responden belum ada di rumah, ada yang belum siap, bahkan ada yang mengomel. Karena itu harus pandai berinteraksi, jangan kaku,” ujarnya.
Ia berharap Bali mampu menjadi provinsi terbaik dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sehingga menghasilkan data yang akurat sebagai landasan pembangunan daerah pada masa mendatang. (*)
