BULELENG – Upaya percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Buleleng. Selain melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola sesuai arahan BGN Pusat, pengelola program unggulan Presiden Prabowo di Kabupaten Buleleng juga memperkuat sinergi kolaboratif bersama Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas-MBG) Kabupaten Buleleng.
“Kami mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mendukung pelaksanaan Program MBG, mulai dari koordinasi, penyediaan data, fasilitasi rapat evaluasi, hingga penyediaan kantor kesekretariatan MBG Kabupaten Buleleng,” tandas Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Buleleng, Rusdianto pada rapat evaluasi MBG Semester I tahun 2026 di ruang rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Jumat, (10/7/2026).
Rusdianto menegaskan komunikasi dan koordinasi yang baik antara BGN, Satgas MBG dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menjadi salah satu kunci kelancaran pelaksanaan program di Kabupaten Buleleng.
“Kolaborasi di Kabupaten Buleleng sangat luar biasa. Satgas MBG memiliki respons yang cepat terhadap setiap kebutuhan koordinasi maupun arahan yang disampaikan, baik dari BGN maupun pemerintah pusat. Rapat evaluasi dapat difasilitasi secara rutin dan komunikasi berjalan sangat baik sehingga pelaksanaan program semakin optimal,” ungkapnya.
Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Pemkab Buleleng yang telah memfasilitasi kantor kesekretariatan MBG, bahkan menjadi kabupaten pertama di Provinsi Bali yang menyediakan sekretariat khusus untuk mendukung operasional Program MBG.
“Kantornya ada di belakang Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng sebelah pers room di Kantor Bupati Buleleng,” terangnya.
Keberadaan sekretariat ini, kata Rusdianto, sangat membantu koordinasi lintas sektor, mempercepat komunikasi, serta memudahkan pelayanan dan penyelesaian berbagai kebutuhan administrasi maupun operasional di lapangan.
“Hingga saat ini sebanyak 38 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Kabupaten Buleleng atau sekitar 54 persen dari kebutuhan ideal. Secara keseluruhan, Buleleng diperkirakan memerlukan sekitar 63 hingga 67 SPPG agar seluruh penerima manfaat dapat terlayani secara optimal, dengan mempertimbangkan jumlah sasaran dan kondisi geografis wilayah,” jelasnya.
Memasuki tahun ajaran baru, seluruh SPPG sudah melakukan berbagai persiapan, mulai dari penyiapan sumber daya manusia, simulasi operasional, pembersihan fasilitas, pengecekan peralatan, hingga pembaruan data penerima manfaat melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait lainnya.
Rusdianto menambahkan, tidak hanya Satgas MBG dan pemerintah daerah, pada pelaksanaan program MBG peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menyampaikan saran maupun pengaduan melalui pihak sekolah, media sosial masing-masing SPPG, maupun langsung kepada Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Buleleng.
“Sinergi yang telah terbangun antara Badan Gizi Nasional, Satgas MBG, Pemerintah Kabupaten Buleleng, serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, lancar, tepat sasaran, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat,” tandas Rusdianto dibenarkan Putu Witari.
Selaku Sekretaris Satgas-MBG, Witari yang juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebutkan Satgas MBG Kabupaten Buleleng telah mensosialisasikan kembali Surat Keputusan (SK) Bupati Buleleng tentang pembentukan Satgas MBG Kabupaten Buleleng.
Sosialisasi SK Bupati Buleleng tentang pembentukan Satgas-MBG Kabupaten Buleleng, menurut Witari, penting dilakukan untuk memperkuat pemahaman seluruh anggota terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung pelaksanaan Program MBG.
“Hal ini juga merupakan komitmen Pemkab Buleleng dalam mendukung program MBG, melalui pendampingan bersama Koordinator Wilayah BGN Buleleng sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target,” tegasnya.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara Pemkab Buleleng bersama Korwil BGN ini, Program MBG diharapkan dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan tepat sasaran.
“Melalui pendampingan, kita memastikan manfaat program dapat dirasakan seluruh kelompok penerima, mulai dari peserta didik hingga kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita), sebagai bagian dari upaya menekan stunting, membangun sumber daya yang sehat, berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.(*)
