GIANYAR – Ketua Fraksi Indonesia Raya DPRD Gianyar Ngakan Ketut Putra menyayangkan langkah Bendesa Adat Gianyar Dewa Made Swardana mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum ke Polda Bali terkait tanah Pasar Umum Gianyar.
Menurutnya, urusan tukar guling lahan di sebagian Pasar Umum Gianyar sudah selesai sejak dahulu. Karenanya, langkah Bendesa Dewa Made Swardana dikhawatirkan bisa menimbulkan kegaduhan. “Beberapa kali pergantian bendesa tidak ada yang mempermasalahkan. Justru bendesa sekarang (Dewa Swardana) bikin gaduh,” ujar Ketut Putra sembari menggelengkan kepala, Minggu 14 Februari 2021.
Ia juga merasa khawatir polemik tersebut akan merugikan masyarakat. “Kalau sampai terjadi kegaduhan, khawatirnya Pemkab mengevaluasi atau menarik sejumlah MoU sehingga bisa merugikan krama,” tegas Ketut Putra yang juga merupakan krama Desa Adat Gianyar ini.
Ketut Putra juga mempertanyakan keabsahan surat permohonan perlidungan hukum tersebut ke Polda Bali karena dianggap tanpa sepengetahuan krama. “Sampai saat ini tidak ada krama yang merasa keberatan. Krama yang direlokasi ke tempat lain di tahun 70-an justru sudah nyaman,” tegasnya.
Terpisah, Bendasa Adat Gianyar Dewa Made Swardana menegaskan langkah yang dilakukan itu berdasarkan hasil paruman prajuru. Sebelum mengirim surat ke Polda Bali, pihaknya sudah membuka ruang dialog, tapi tidak ada tanggapan. “Badan Pertanahan pernah mengundang kami dan Pemda untuk dimediasi, tapi dari Pemda tidak hadir dan sampai sekarang kami masih membuka ruang untuk mediasi termasuk memohon ke Polda untuk bisa memediasi masalah ini,”tegasnya. (jay)
