KLUNGKUNG – Bupati Klungkung I Made Satria mengungkapkan lima permasalahan strategis daerah yang dinilai masih menjadi tantangan serius dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Klungkung akhir Maret 2026.
Kelima isu yang disoroti meliputi pengelolaan sampah, kualitas infrastruktur khususnya di wilayah kepulauan Nusa Penida, laju pertumbuhan ekonomi, ketersediaan air bersih, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Bupati Satria, persoalan sampah masih ditandai ketimpangan antara volume sampah yang dihasilkan dengan kemampuan pengelolaan, ditambah kondisi TPA Sente yang telah overload.
“Serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari sumber,” ungkap Bupati Satria.
Di sektor infrastruktur, jalan menuju destinasi wisata dan kawasan investasi di Nusa Penida dinilai masih memerlukan perbaikan signifikan untuk mengurangi ketimpangan dengan wilayah daratan. Sementara itu, meski ekonomi Klungkung menunjukkan pertumbuhan, lajunya dinilai belum cukup kuat untuk mendorong seluruh sektor secara optimal.
Permasalahan krusial lainnya adalah keterbatasan air bersih, terutama di Nusa Penida yang memiliki karakteristik tanah karst. Kondisi ini diperparah dengan kebocoran jaringan pipa tua di wilayah perkotaan serta meningkatnya kebutuhan akibat pertumbuhan sektor pariwisata.
Di sisi lain, optimalisasi PAD juga masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak.
“Pendataan objek pajak baru yang belum maksimal, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang pemungutan pajak,”imbuhnya.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, restrukturisasi organisasi dengan membentuk OPD khusus pendapatan, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak ekonomi dan kontributor PAD.
Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan komitmen untuk terus mendorong pemerataan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik sebagai bagian dari upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan. (yan)
