KLUNGKUNG – Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Klungkung terus dilakukan. Bupati Klungkung, I Made Satria. Dalam kunjungan kerjanya di Jakarta, ia menjajaki peluang kerjasama strategis dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
PT.PII merupakan salah satu lembaga misi khusus di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam rangka pengembangan infrastruktur daerah melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Audiensi yang berlangsung di Jakarta, Selasa (28/10/2025), tersebut menjadi langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk memahami lebih dalam mekanisme pembiayaan inovatif yang ditawarkan PT PII.
Melalui skema KPBU, pemerintah daerah dapat menggandeng pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur publik dengan prinsip efisiensi, transparansi, serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Made Satria didampingi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Anak Agung Duarasoma. Duarassoma dikonfirmasi, Rabu (29/10/2025) menyampaikan, dalam pertemuan itu Bupati mengutarakan komitmen Pemkab Klungkung untuk terus mendorong peningkatan kualitas infrastruktur, sektor transportasi maupun air bersih.
“Di tengah keterbatasan keuangan daerah, Pak Bupati memandang keterlibatan badan usaha menjadi hal penting untuk mempercepat realisasi proyek tanpa sepenuhnya bergantung pada dana APBD,” tandasnya. .
Karena itulah, Duarasoma mengatakan, audiensi itu merupakan Langkah penjajakan dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema penjaminan dan pendampingan proyek. Menurutnya, Kabupaten Klungkung siap terbuka terhadap peluang kemitraan yang dapat memberikan dampak nyata bagi Masyarakat.
“Ini baru sebatas penjajagan, karena KPBU kan barang baru di Klungkung. Kalau dari pemaparan pihak PII, di Bali ada beberapa kabupaten sudah diajak kerjasama melalui pola KPBU,” imbuh Duarasoma.
Langkah penjajakan ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Klungkung dalam memperkuat basis pembiayaan pembangunan daerah, khususnya pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pak Bupati sempat mengutarakan rencana pengembangan infrastruktur daerah seperti, pembangunan pelabuhan di Desa Pesinggahan dan infrastruktur air bersih di Nusa Penida,” kata pejabat asal Desa Banjarangkan ini.
Sementara itu, pihak PT PII dalam kesempatan tersebut memaparkan mandat lembaga sebagai penggerak pembangunan infrastruktur berkelanjutan. PT PII berperan memberikan penjaminan pemerintah terhadap proyek KPBU, mendampingi penyusunan dan penyiapan transaksi, hingga melaksanakan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dalam implementasi proyek infrastruktur berbasis kerjasama publik-swasta.
Selain fokus pada proyek KPBU, PT PII juga menjalankan beberapa mandat strategis lainnya, diantaranya penjaminan BUMN dengan skema direct lending, penjaminan pembiayaan dengan penugasan khusus, serta penjaminan korporasi (penugasan) dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (yan)
