KLUNGKUNG – Wakil Bupati (Wabup) Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, memberikan peringatan tegas kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Ia menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun kepercayaan publik melalui tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan modern.
Hal itu disampaikan Wabup Tjok Surya dalam High Level Meeting Tim P2DD di salah satu hotel di bialangan Subak Lepang, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Senin (22/9/2025).
Pertemuan strategis ini dihadiri jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), stakeholder, perwakilan Bank Indonesia, dan BPD Bali.
Dalam arahannya, Wabup Tjok Surya menegaskan penerapan sistem digital tidak boleh setengah hati. Setiap transaksi keuangan daerah, baik belanja maupun pendapatan, harus terpantau jelas dan mudah diaudit.
“Transparansi adalah kunci, dan digitalisasi adalah alat untuk mencapainya. Jangan hanya berhenti pada wacana, masyarakat menunggu bukti nyata,” tegasnya.
Menurut Tjok Surya, digitalisasi bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui pengelolaan sektor pariwisata di Nusa Penida yang kini berkembang pesat.
“Tidak boleh ada yang tercecer. Semua harus bergerak bersama agar pariwisata Klungkung benar-benar didukung dengan sistem keuangan yang modern dan efisien,” tambahnya.
Blueprint Digital Island Nusa Lembongan
Plt Kepala BPKPD Klungkung, Dewa Darmawan, menjelaskan rapat ini sekaligus tindak lanjut dari Blueprint Digital Island Nusa Lembongan. Targetnya adalah membangun ekosistem transaksi digital yang mendukung pariwisata berkelanjutan di Pulau Lembongan.
“Kami ingin layanan publik semakin praktis, efisien, dan memberi pengalaman berbeda bagi masyarakat maupun wisatawan. Digitalisasi juga memperluas penggunaan QRIS, memperkuat transaksi non-tunai, dan mendorong semua sektor menuju sistem keuangan digital,” ujar Darmawan.(yan)
