KLUNGKUNG -Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Klungkung menyelenggarakan rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati Klungkung, Senin (7/4).
Rapat dipimpin Bupati Klungkung, I Made Satria didampingi Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra. Ikut dalam rapat, Sekretaris Daerah Anak Agung Gede Lesmana serta dihadiri oleh jajaran terkait, baik dari unsur Bappeda , BPKPD, Inspektorat maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.
Pertemuan ini membahas strategi dalam kebijakan pengelolaan anggaran sebagai dampak dari adanya efisiensi anggaran. Beberapa isu strategis yang menjadi agenda utama dalam rapat ini mencakup antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana TAPD menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan, khususnya dari sektor unggulan seperti pariwisata, retribusi daerah, dan potensi-potensi sumber pendapatan lain.
Bupati Satria menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan lebih bijaksana.
“Efisiensi tidak hanya sekedar menekan anggaran, tetapi juga meningkatkan efektivitas kinerja,” ujar Bupati Satria
Selain itu Bupati Satria juga menekankan dan mengejar target program 100 hari kerja seperti mengembalikan jam kerja ASN seperti sebelumnya. Kemudian, penataan birokrasi, penyelesaian pengelolaan sampah dengan teknologi modern, pengelolaan retribusi dengan one gate one destination, revitalisasi jalan ke area pariwisata, hingga realisasi santunan kematian sebesar Rp 2 juta.
Usai rapat, Bupati Satria menyampaikan kepada wartawan, beberapa pos pendapatan yang belum menghasilkan maksimal diantaranya retribusi parkir, izin trayek kendaraan pariwisata di Nusa Penida termasuk retribusi pariwisata, pajak kendaraan bermotor, perizinan khususnya di Nusa Penida.
Ia mengatakan, retribusi parkir masih terjadi lost (bocor), untuk mengatasinya Pemkab akan mengoptimalkan penggunaan tollgate (pos pungutan retribusi). Sedangkan untuk izin trayek kendaraan wisata di Nusa Penida, Bupati asal Banjar Sental Kangin, Desa Ped,Kecamatan Nusa Penida ini menyatakan hampir 98 persen tidak memiliki izin trayek.
Bupati berencana bakal menerapkan izin trayek namun akan didahului dengan sosialisasi kepada para pengelola atau sopir angkutan wisata di Nusa Penida. Terlebih saat ini pariwisata di Nusa Penida berkembang pesat.
“Kedepan secara bertahap akan berlakukan, tapi akan sosialisasi lebih dulu agar mereka tidak kaget. Apa tujuan nya, apa sasarannya dan bagaimana kita melakukan itu, agar mereka para driver (sopir) memahami sebelum menerapkan kebijakan itu,” demikian Bupati Made Satria. (yaan)
