KLUNGKUNG – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Klungkung, I Wayan Widiana, menyatakan perlunya keadilan bagi Kabupaten Klungkung dalam pengelolaan dan pembagian manfaat pariwisata Bali.
Pernyataan ini muncul setelah postingannya yang mengajak masyarakat Klungkung menolak tindakan yang dinilainya sebagai kesewenang-wenangan Gubernur Bali menuai pro dan kontra. Widiana menilai perbedaan pandangan itu menunjukkan adanya benturan kepentingan antara isu konservasi, industri pariwisata, dan tuntutan pemerataan pembangunan.
Menurut Widiana, pihak yang kontra terutama pelaku pariwisata dan wisatawan lebih menginginkan Nusa Penida tetap alami dan fokus pada pariwisata berkelanjutan serta destinasi berkualitas.
Sementara pihak yang mendukung kritiknya melihat perlunya investasi besar agar PAD meningkat dan infrastruktur dapat dibangun merata. Ia menilai dinamika ini menjadi kajian sosial penting yang menunjukkan bahwa kebijakan apa pun di Nusa Penida punya pengaruh besar terhadap pariwisata Bali secara keseluruhan.
Widiana menyoroti meski Nusa Penida menjadi ikon wisata dunia, kondisi di lapangan justru memprihatinkan.
Jalan menuju berbagai destinasi rusak parah, fasilitas pendukung tidak memadai, dan pembangunan tidak pernah menjadi prioritas pemerintah provinsi. Padahal, daerah-daerah yang mendapatkan keuntungan besar dari pariwisata Bali ikut menikmati popularitas Nusa Penida sebagai magnet wisatawan internasional.
Di sisi lain, kemampuan fiskal Klungkung terus melemah akibat anjloknya dana transfer. Pada 2024, Klungkung menerima Rp 254 miliar. Tahun 2025 turun drastis menjadi Rp 100 miliar, dan rancangan 2026 bahkan hanya Rp 50 miliar, meski masih dapat berubah. Kondisi ini membuat Klungkung terpaksa merencanakan peminjaman dana lebih dari Rp 229 miliar ke pemerintah pusat untuk membangun jalan menuju destinasi wisata, jalan usaha tani, serta fasilitas pendukung lainnya di Nusa Penida dan kecamatan lain di Klungkung.
Widiana menyampaikan Klungkung ingin memastikan pembangunan merata, jalan mulus, UMKM berkembang, dan destinasi wisata memiliki fasilitas yang layak. Ia juga menegaskan pemerintah harus hadir untuk masyarakat secara langsung, termasuk melalui kebijakan kesejahteraan berbasis budaya dan keagamaan.
“Kami juga menginginkan Kabupaten Klungkung bisa memberikan Tunjangan Hari Raya untuk masyarakat setiap Hari Raya Galungan. Ini bentuk perhatian pemerintah daerah kepada warga, sekaligus penghormatan terhadap hari suci umat Hindu,” ujarnya.
Widiana menekankan masyarakat Klungkung selama ini ikut menjaga, mendukung, dan berkontribusi terhadap keberlanjutan pariwisata Bali. Ia mempertanyakan mengapa kompensasi dan perhatian pembangunan justru lebih banyak mengalir ke daerah tertentu, sementara Klungkung sebagai pemilik destinasi strategis tidak pernah masuk prioritas.
Ia menegaskan perlunya regulasi yang jelas mengenai kompensasi pariwisata, termasuk persentase yang menjadi hak Kabupaten Klungkung.
“Kami tidak ingin ngemis-ngemis anggaran. Kami punya hak. Kontribusi Nusa Penida sangat besar bagi keberlanjutan pariwisata Bali, tapi perhatian yang diberikan tidak sebanding dengan peran yang kami jalankan,” tegasnya.
Widiana berharap momentum ini membuka kesadaran pemerataan pembangunan, kepastian regulasi, dan kesejahteraan masyarakat adalah fondasi utama agar pariwisata Bali tetap bertahan dalam jangka panjang. (yan)
