DENPASAR – Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya semakin optimis akan pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2024 mendatang.
Pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan mencapai 5,75% dengan laju inflasi berada pada kisaran 3% plus minus 1%, tingkat kemiskinan ditargetkan 4,07%, serta tingkat pengangguran ditargetkan 2,57%.
Dengan membaiknya kondisi perekonomian Bali, semakin menumbuhkan optimisme untuk pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2024.
Penegasan itu disampaikan Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Putra saat menyampikan Ranperda Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat paripurna di DPRD Bali yang dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Bali dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama didampingi wakil pimpinan DPRD Bali, Senin (2/10/2023).
Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan, dalam target makro pembangunan Bali disusun lebih optimis tetapi tetap realistis.
Pj. Gubernur memberikan catatan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II 2023 mencapai 5,6% y-on-y, kemudian tingkat kemiskinan di Provinsi Bali pada bulan Maret tahun 2023 mencapai 4,25%, kemiskinan ekstrem 0,54%, data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), tingkat pengangguran di Provinsi Bali pada tahun 2022 mencapai 4,8%.
“Target makro tersebut, serta target sektoral lainnya, diupayakan akan terwujud melalui pelaksanaan program prioritas yang berpihak kepada masyarakat, implementasi konsep transformasi Ekonomi Kerthi Bali, dengan dukungan pengelolaan APBD yang cermat dan efektif, serta menggali sumber pembiayaan lainnya secara lebih inovatif,” ujarnya.
Sementara dalam gambaran umum RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 5,8 Tiliun lebih yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 3,6 Tiliun lebih.
Meliputi Pajak Daerah sebesar Rp 2,9 Tiliun lebih, Retribusi Daerah sebesar Rp 59 Miiar lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 143 Miliar lebih dan PAD lain-lain yang sah sebesar Rp 432 Miliar lebih.
Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp 2,2 Triliun lebih yang merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp 5,7 Miliar lebih yang merupakan Pendapatan Hibah.
Sementara Belanja Daerah, direncanakan sebesar Rp 6,5 Triliun lebih, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 4,5 Triliun lebih.
Meliputi: Belanja Pegawai sebesar Rp 2,2 Triliun lebih, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1,2 Triliun lebih, Belanja Bunga sebesar Rp 2,5 Miliar lebih, Belanja Subsidi sebesar Rp 2,5 Miliar lebih, Belanja Hibah sebesar Rp 994 Miliar lebih dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 10 Miliar lebih.
Belanja Modal direncanakan sebesar Rp 576 Miliar lebih, meliputi, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 147 Miliar lebih, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 302 Miliar lebih.
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp 72 Miliar lebih, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 52 Miliar lebih, Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp 885 Juta . Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp 50 Miliar.
Belanja Transfer sebesar Rp 1,3 Triliun lebih meliputi, Belanja Bagi Hasil sebesar Rp 1,1 Triliun lebih, Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp 157 Miliar lebih.
“Dalam Ranperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, prioritas anggaran untuk memenuhi kebutuhan wajib telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Sementara program prioritas juga mendapatkan dukungan anggaran seperti: Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata, Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya, Lingkungan Hidup, Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi,” jelasnya.
Sementara dari pendapatan dan belanja yang dialokasikan pada RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, direncanakan defisit anggaran sebesar Rp 639 miliar rupiah lebih atau 10,87%. Defisit ini akan dibiayai dari Pembiayaan Netto, yaitu perencanaan penerimaan pembiayaan daerah setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah.
Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Bali Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 888 Miliar lebih, yang bersumber dari proyeksi SilPA Tahun 2023 sebesar Rp 741 Miliar lebih dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp 147 Miliar lebih.
“Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Bali Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 248 Miliar lebih, untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 248 Miliar lebih,”pungkasnya. (arn/jon)
