KUTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar rakernis di Hotel Kartika Plaza Kuta, Rabu (24/5/2023). Salah satu agenda yang dibahas adanya indikasi dana peredaran gelap narkotika untuk Pemilu 2024.
Direktur Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, berbagai permasalahan timbul menjelang Pemilu 2024. salah satunya politisi terlibat narkoba.
“Keterlibatan politisi dalam penyalahgunaan narkoba sudah jelas melanggar etika dan norma, bahkan dimungkinkan terdapat peredaran narkoba yang melibatkan politisi dalam memanfaatkan keuntungannya untuk mendukung kegiatan politiknya,”ujar Brigjen Mukti Juharsa membacakan sambutan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.
Menyikapi hal itu, Kabareskrim meminta Direktorat Tindak Pidana Narkoba meyiapkan strategi dan memanfaatkan teknologi yang dimiliki untuk mencegah terjadinya fenomena narkopolitik.
“Saya minta seluruh jajaran Reserse Narkoba sudah mulai memetakan dan mengantisipasi permasalahan terkait narkoba yang dapat menghambat perhelatan Pemilu. Antisipasi adanya penggunaan sumber dana dari peredaran narkoba untuk kegiatan pemilu dan laksanakan penegakan hukum secara profesional, berkeadilan dan berintegritas,”tegasnya.
Personel juga diharapkan meningkatkan hubungan dan kerja sama yang baik antar sesama stakeholder melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam mewujudkan Pemilu yang kondusif.
Sementara, Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi saat ditemui seusai pembukaan rakernis menyebut adanya indikasi politisi menggunakan uang hasil kejahatan narkotika untuk Pemilu 2024.
“Indikasinya jika melihat data yang lalu memungkinkan itu ada. Itu yang menjadi salah satu pembahasan dalam rakernis keterlibatan jaringan narkotika dan dananya disalurkan untuk kontestasi elektoral di 2024,”ujarnya. (dum)
