DENPASAR – Pengprov POBSI Bali secara resmi menghapuskan atau tak memberlakukan Sanction Fee (SF) dan Handicap (HC) yang selama ini diurus POBSI Bali.
Dihapusnya atau tak diberlakukan lagi SF dan HC itu secara resmi melalui dua surat yakni Surat penghapusan HC dengan nomor 056/POBSI-BALI/I/2023 dan penghapusan surat SF dengan nomor surat 057/POBSI-BALI/I/2023.
Surat yag ditujukan kepada Ketua Pengkab/Pengkot POBSI, owner rumah biliar, penyelenggara dan pebiliar seluruh Bali itu ditanda tangani Ketua Umum Pengprov POBSI Bali, dr. Putu Laksmi Aggari Putri Duarsa, Sp.KK,FINDSDV, FAADV tertanggal 25 Januari tahun 2023.
Dasar surat tersebut yakni Surat POBSI Bali nomor 03/POBSI-BALI/VII/2020 tentang surat edara serta hasil rapat pimpinan POBSI Bali tanggal 12 Januari tahun 2023 di Denpasar.
Dengan dua surat tersebut maka POBSI Bali tidak lagi mengerjakan, menjalankan, membuat atau memberlakukan SF dan HC tersebut mulai tahun 2023. Tapi tetap akan terlibat degan SF dan HC untuk even level nasional dan internasional saja.
“Jadi tugas kami, menyesuaikan tugas PB POBSI hanya bedanya kami di level provinsi sedangkan PB di level pusat,” tutur Ketua Umum POBSI Bali Laksmi Duarsa di Denpasar, Rabu (25/1/2023).
Penghapusan SF dan HC itu sendiri lanjut dokter spesialis perawatan kulit dan kelamin itu, sudah melalui pertimbangan matang dengan plus minusnya.
“Kami hanya akan melakukan even-even lokal seperti Kejuaraan Provinsi dan lainna dengan skup Bali tanpa lagi dengan sistim pertandingan yang menggunakan handicap,” katanya.
Termasuk seperti pertandingan Porprov Bali XV/2022 silam.
“Masih banyak tugas yang harus dikerjakan POBSI Bali yang membutuhkan atensi penuh seperti menghadapi pra-PON pada Agustus tahun 2023, dengan proses-proses yang harus dijalankan. Jadi Kembali saya tekankan jika sudah clear kalau POBSI Bali tak memberlakukan lagi SF dan HC itu sendiri sejak tahun 2023 ini,” demikian Laksmi Duarsa. (ari/jon)
