DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster, mendampingi kunjungan resmi Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim dan Lingkungan Inggris Lord Goldsmith bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar ke Obyek Wisata Mangrove Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara, Suwung Kauh, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Minggu (23/10/2022) siang.
Kedatangan rombongan, selain untuk meninjau lokasi pelestarian mangrove juga berkesempatan menanam bibit mangrove bersama puluhan siswa SMAK Soverdi Tuban. Gubernur Koster, bersama Menteri Goldsmith dan Menteri LHK RI Siti Nurbaya, turun langsung di lokasi pembibitan untuk menanam bibit mangrove.
Menteri Goldsmith yang berada dalam kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia serta provinsi Bali, dalam rangka pelestarian dan menjaga kawasan mangrove.
“Apa yang dilakukan ini sangat menginspirasi, dan sangat menyenangkan untuk turut menanam mangrove bersama Ibu Menteri dan Bapak Gubernur Bali,” kata Goldsmith.
Gubernur Bali Wayan Koster sendiri dalam kesempatan tersebut menegaskan, Provinsi Bali dalam masa kepemimpinannya terus berupaya memperluas area penanaman mangrove di beberapa kawasan seperti Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng dan Jembrana.
“Saya juga telah menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali (untuk memperluas area penanaman mangrove, red), didukung pula Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta berbagai komponen masyarakat peduli mangrove,” tandasnya.
Selain itu, Gubernur asal Sembiran, Kabupaten Buleleng ini juga menggencarkan upaya penanaman kembali hutan mangrove, Pengaturan tata ruang wilayah pesisir, Penegakan hukum terhadap pelanggaran bidang kehutanan dan pembersihan serta pembebasan mangrove dari pencemaran sampah-sampah plastik yang mengganggu pertumbuhan dan kesehatan mangrove.
Upaya-upaya pelestarian kawasan mangrove menurut Gubernur Koster juga sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Sungai, Mata Air, Danau dan Laut.
“Kami di Bali sebenarnya memiliki kearifan lokal yakni perayaan Tumpek Wariga, yakni memuliakan tumbuh-tumbuhan, dan alam Bali. Dan secara teknis pun Kami telah memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali untuk menyusun roadmap rencana reboisasi di kawasan-kawasan hutan se-Bali. Sehingga target minimal kawasan hijau 30% bahkan lebih bisa terpenuhi,” jelasnya.
Kebijakan tersebut juga didukung Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Bina Marga serta Pemerintah Provinsi Bali guna Dukungan Penguatan Fungsi Kawasan Tahura Ngurah Rai Melalui Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Wisata Alam Dalam Rangka Penyelenggaraan KTT G20 di Bali, yang ditandatangani medio Agustus lalu.
Di sisi lain, Direktur Konservasi Tanah dan Air Kementerian LHK RI, Muhammad Zainal Arifin menjelaskan kepada rombongan bahwa pelestarian mangrove merupakan bagian kebijakan prioritas Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo. Presiden menargetkan rehabilitasi hutan mangrove di tanah air bisa mencapai 600 ribu hektare dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.
“Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia, yaitu sebesar 3,36 juta hektar. Termasuk di kawasan Tahura Ngurah Rai, Bali yang meliputi 1.300 hektar mangrove dengan ekosistemnya yang eksotis,” tandas Zainal.
Berkaitan Dengan event G20, Zainal juga menjelaskan, saat ini Bali telah merehabilitasi kawasan Mangrove Conservation Forest, yang rencananya akan jadi salah satu lokasi tujuan kepala negara yang hadir dalam ajang KTT G20. Kawasan tersebut merupakan bukti nyata komitmen Indonesia dalam upaya meredam isu-isu perubahan iklim.
“Kawasan ini merupakan yang pertama dan satu-satunya, kawasan hutan dan persemaian mangrove modern di dunia,” jelasnya lagi.
Kedatangan Lord Goldsmith beserta jajaran ke Indonesia dan Bali, adalah dalam rangka untuk membahas kerja sama bilateral antara Inggris dan Indonesia tentang iklim dan lingkungan, khususnya sektor kehutanan dan penggunaan lahan berkelanjutan (FOLU).
Kedua negara sepakat untuk menandatangani kerja sama di bidang lingkungan dan iklim, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri LHK dan Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup Inggris. Melalui MoU ini, kedua belah pihak bertujuan untuk membangun persahabatan yang lebih kuat, untuk mewujudkan aksi iklim yang nyata dan efektif di lapangan.
“Indonesia memainkan peran utama dalam memastikan bahwa semua komitmen yang ditetapkan dalam agenda G20 terpenuhi, termasuk transisi energi, karena kita berusaha untuk mengatasi peningkatan dampak perubahan iklim dan menjaga agar target suhu Perjanjian Paris tetap terjangkau,” ujarnya.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, I Made Teja. (arn/jon)
