Jual Tanah 5 Hektar Milik Warga, Kades Bunga Mekar Tersangka

0
102

DENPASAR – Kepala Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, I Ketut Tamtam (53) ditetapkan tersangka oleh penyidik Direktorat Reskrimum Polda Bali atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penipuan dan penggelapan. Ia menjual tanah seluas kurang lebih 5 hektar milik warganya.

Kasusnya berawal tahun 2012, tersangka menjabat kepala desa dua periode itu dimintai bantuan untuk balik nama sertifikat tanah seluas kurang lebih 5 hektar atas nama I Nyoman Tangkas dan Gusti Ketut Indra. “Semua surat dan kelengkapan diberikan kepada tersangka,”ujar Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Ary Satriyan dalam jumpa depan Gedung Direktorat Reskrimum Polda Bali yang dihadiri Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Ketut Mangku, Selasa 14 September 2021.

Tersangka membuat sertifikat tanah mengatasnamakan dirinya dan aksinya berjalan muus di Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Tahun 2018, tanah dibeli oleh Ni Made Murniati seharga Rp 832 juta. Perjanjian jual beli dibuat di hadapan notaris, termasuk PPJB antara tersangka dengan Murniati.

Terungkapnya setelah Nyoman Tangkas dan Gusti Ketut Indra melihat plang di atas tanahnya sendiri yang dipasang Murniati.

Kemudian, mereka melayangkan gugatan ke PN Semarapura dan putusan menyatakan Ketut Tamtam dan Murniati kalah. Tersangka kembali mengajukan banding dan upayanya tersebut rontok. Tak mau menyerah begitu saja, Tamtam mengajukan kasasi dan kembali kalah.

BACA JUGA:   PWI Pusat Dorong Dewan Pers Proses Secara Hukum Pembuat Sertifikat UKW Palsu.

Muniarti yang merasa dirugikan melaporkan ke Direktorat Reskrimum Polda Bali pada 16 Maret 2021. Setelah dilakukan penyelidikan, Tamtam ditetapkan tersangka. “Hari ini berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) dan kami lakukan pelimpahan tahap II ke Kejaksaan. Dalam menangani kasus ini, kami bekerja sama dengan Kanwil BPN Bali,” tegasnya.

BACA JUGA:   Ditolak RS dan YPUH, Pemakaman Tokoh Golkar Akhirnya di Setra

Kombes Ary membeberkan barang bukti yang disita di antaranya empat dokumen fotocopy legalisir minuta akta PPJB, fotocopy empat SHM atas nama Ni Made Murniati, fotocopy warkah penerbitan sertifikat yang dilegalisir, fotocopy gugatan perdata pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, serta Kasasi.

Tersangka melakukan aksinya seorang diri memanfaatkan jabatan sebagai kepala desa. Perbuatannya dijerat Pasal 266 KUHP atau Pasal 378 KUHP, atau Pasal 372 KHUP tentang Penggelapan dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. “Kami memberi atensi khusus terhadap masalah tanah yang dilakukan mafia tanah di Bali. Kami memiliki Satgas Mafia Tanah bekerja sama dengan Kanwil BPN Provinsi Bali,”tandasnya.

Kakanwil BPN Bali Ketut Mangku pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Dit. Reskrimum Polda Bali atas penanganan perkara menjerat I Ketut Tamtam hingga tahap P21. Menurutnya, penentuan target dalam mafia tanah minimal ada dua aspek. Pertama, mengandung aspek pidana. Kedua, aspek hukum administrasi pertanahan.

BACA JUGA:   Kelebihan Stadion Debes Jadi Pilihan Latihan Bersama Cabor PON Rugby

“Aspek pidana menjadi tugas dari penyidik. Sementara aspek hukum pertanahan ada pada kami di BPN. Pengungkapan kasus ini mudah-mudahan memberi efek jera bagi para mafia tanah lainnya,” ujarnya. (dum)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 6 =