GIANYAR – Desa Adat Gianyar mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum ke Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra terkait permasalahan tanah seluas 1,927 hektar yang kini dibangun untuk Pasar Umum Gianyar.
Bendesa Adat Gianyar Dewa Made Swardana membenarkan surat permohonan perlindungan hukum ke Kapolda Bali yang dikirim pada Selasa, 9 Februari 2021. Apa yang mendasari ?, Swardana menjelaskan, tahun 1947 warga yang sebelumnya berjualan di Pasar Tenten (sekarang menjadi Bale Budaya Gianyar) dipindahkan dengan tujuan memperluas pasar. “Zaman pemerintahan Bupati Anak Agung Gde Agung Putra, dipindahkan ke sana dengan tujuan memperluas pasar, tapi masih berstatus Pasar Adat. Saat menempati lokasi saat ini, ada 16 KK dipindah oleh desa adat ke daerah Kampung Tinggi dan diberikan tanah oleh Desa Adat Gianyar,” jelasnya.
“Tahun 1976-1977 dan masih pemerintahan Bupati Anak Agung Putra, diperluas lagi dengan mengambil lokasi di selatan pasar. Saat itu, ada 10 KK dipindah ke jalan Majapahit,” imbuhnya.
Seiring berjalannya waktu, pasar adat tersebut dipinjam oleh Pemkab Gianyar untuk dijadikan Pasar Gianyar. “Tanahnya milik adat, tapi bangunannya milik pemerintah,”ungkapnya.
Permasalahannya, tanah beserta bangunan dimasukkan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). “Tanah desa adat justru diklaim sebagai tanah negara. Dahulu karena tanah adat, ada MoU parkir senggol dan ada perjanjian karena kita punya tanah PKD di sana. Sebagai rasa terima kasih Pemkab kepada desa adat, ada MoU pembagian pendapatan parkir senggol 65 persen untuk desa adat,” bebernya.
“Bahkan, permintaan Ketua Bappeda Gianyar untuk acara Ngeruak Karang kepada Bendesa Adat Gianyar selaku pemilik tanah sebagai sebuah pernyataan dan pengakuan bahwa tanah dalam pasar adalah tanah PKD atau tanah Druwen Desa Adat Glanyar” ujarnya.
Kembali ke masalah perlindungan hukum, Desa Adat Gianyar hendak melaksanakan program Presiden Jokowi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan objek tanah Pasar Umum Gianyar. Namun, disaat bersamaan, Pemkab juga mengajukan permohonan hak guna pakai. “Karena ini permohonan dalam satu lokasi, kami tidak bisa melaksanakan PTSL. Desa adat sudah bersurat ke BPN karena merasa keberatan masalah permohonan tersebut,” tegasnya.
“Seharusnya, kalau memang mau hak guna pakai, biarkan dulu desa adat mensertifikatkan. Apabila Pemda ingin mengajukan hak guna pakai, harus berbicara dengan desa adat,” ungkapnya.
Ia menilai Pemda tidak mengerti sejarah dan malah mengklaim tanah tersebut milik puri, serta tidak mau mencabut permohonan tersebut. “Klaim itu bisa dipatahkan kalau itu dikatakan pasar puri. Dulu puri itu keratonnya di Kelurahan Beng. Tahun 1771, keraton pindah ke Gianyar. Sebelum pindah ke Gianyar ini, Gianyar sudah ada masyararakat adat,” jelasnya.
Pihaknya tetap ingin menyelesaikan permasalahan secara musyawarah mufakat. “Desa adat sudah ngalah. Malahan desa adat mengapresiasi pembangunan pasar itu. Pakai saja tanah desa adat itu, tapi berikan kami mensertifikatkan,” harapnya.
“Atas persoalan inilah, kita minta perlindungan hukum ke Polda. Biar Polda nanti menyelesaikan masalah ini berdasarkan musyawarah mufakat. Kalau tetap tidak terselesaikan, maka desa adat akan tetap melaksanakan sesuai hukum yg berlaku,” tandasnya. (jay)
