KLUNGKUNG – Politisi senior Partai Golkar Dewa Widiasa Nida alias Dewa Nida mengaku kecewa dengan oknum pengurus Golkar di Bali. Pasalnya ia merasa dirinya dipingpong selama proses pencalegan.
Kepada wartawan, politisi yang juga pengurus DPP Partai Golkar bidang Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kretif ini, Selasa (29/8/2023) mengungkapkan sejak awal proses bakal caleg (Bacaleg) di internal Golkar terkesan dirinya sudah dipermainkan.
Ia mengatakan, saat pendataan bacaleg nama dirinya muncul, namun dalam perjalanan proses pendaftaran bacaleg ke KPU tiba-tiba nama dirinya hilang. Bahkan hingga menjelang pengumuman penetapan daftar calon sementara, nama dirinya tidak muncul.
“Padahal arahan ketua umum, pengurus DPP wajib masuk dalam daftar nama bacaleg. Tapi faktanya (Golkar) di Klungkung tidak mengindahkan arahan ketua umum.Dari sana saya mulai curiga ada oknum yang sengaja ingin menyingkirkan saya,” ungkap Dewa Nida dengan wajah kecewa.
Hingga akhirnya DPP melakukan intervensi memasukan nama Dewa Nida dalam daftar bacaleg untuk DPRD Kabupaten Klungkung dari Dapil Klungkung II (Dawan). Sebelum muncul namanya di Dapil Dawan, Dewa Nida mengaku mendapatkan informasi terjadi pembahasan cukup alot antara pengurus DPP dengan Ketua DPD Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry.
Sugawa menerima keinginan DPP memasukan Dewa Nida sebagai bacaleg, namun Sugawa meminta dapilnya dipindah ke Dapil Nusa Penida.
“Namun DPP akhirnya memutuskan saya didaftarkan di Dapil Dawan. Ini kedua kalinya saya dipermainkan oleh Ketua DPD Golkar Bali. Catatan saya, ini menunjukkan indikasi yang bersangkutan melawan keputusan DPP,” tandas politisi asal Desa Akah ini.
Namun belakangan Dewa Nida kembali kecewa lantaran ia dinyatakan tidak lolos masuk daftar calon sementara (DCS) lantaran ada berkas tidak memenuhi syarat (TMS). Politisi yang sudah karatan di Golkar ini menyatakan, dirinya kecewa bukan lantaran di TMS kan, melainkan akibat ulah oknum sejumlah pengurus termasukada oknum pengurus Golkar di Klungkung yang sengaja tidak memberitahukan berkas yang seharusnya ia bisa perbaiki sebelum ditetapkan TMS.
“Saya sangat meyayangkan komentar Ketua DPD Golkar Klungkung. Pernyataan yang bersangkutan di media massa terkait pencaegan saya terkesan melawan keputusan DPP. Saya makin kecewa dengan Ketua DPD Golkar Bali justru membiarkan tindakan oknum pengurus Golkar di Klungkung seperti itu, ini ada apa sebenarnya?,” bebernya.
Padahal menurut Dewa Nida, DPP melakukan intervensi lantaran pencalegan beberapa kabupaten di Bali termasuk Kabupaten Klungkung tidak beres sehingga memicu terjadi gejolak. DPP mengkhawatirkan kondisi ini bisa merugikan partai.
“Contohnya nama saya tidak muncul, nama Tjokorde Gde Agung yang berpeluang besar mendongkrak suara untuk DPRD Kabupaten Klungkung justru dilempar ke DPRD Bali. Itulah makanya DPP melakukan intervensi agar tidak terjadi gejolak,”ungkap Dewa Nida.
Lagi-lagi Dewa Nida menyatakan sangat kecewa dan meyayangkan sikap Ketua DPD Golkar Bali mengedepankan prinsip ‘balas dendam’ dalam proses pencalegan.
“Padahal sikap seperti itu sangat sangat merugikan partai Golkar. Kalau saya tidak lolos (TMS) masih bisa legowo, tapi prilaku-prilaku yang dapat mengkerdilkan Golkar itu yang membuat saya kecewa. Semoga hal ini kedepannya diatensi oleh DPP. Kita lihat hasil Pileg 2024 di Kabupaten Klungkung akan mejadi bahan evaluasi di DPP,” demikian Dewa Nida. (yan)
