DENPASAR – Pembangunan di Bali dengan berbagai proyek besar yang sudah berjalan dan mempergunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), minim melibatkan pengusa-pengusaha lokal.
Proyek-proyek pembangunan tersebut lebih banyak melibatkan perusahaan luar Bali ataupun BUMN milik negara. Sehingga pengusaha lokal tidak kecipratan pembagian kue dari pusat, mereka hanya sebagai penonton didaerahnya sendiri.
Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali Kadek Arimbawa, SH di Denpasar Senin (19/6/2023).
Menurutnya banyak pembangunan proyek-proyek besar di Bali yang digarap oleh perusahaan BUMN tetapi keterlibatan pengusaha lokal sangat minim bahkan tidak ada.
Seperti pembangunan pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, penataan kawasan suci Pura Besakih, pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas, Klungkung dan proyek miliki PT Pelindo III di pelabuhan Benoa, proyek Angkasa Pura I, pembangunan jalan tol dan prmbangunan jalan shortcut.
“Sedemikian besarnya dana APBN yang digelontor untuk proyek besar di Bali, pengusaha daerah tidak lebih dari 5 % yang kecipratan,”tegasnya.
Bukan hanya proyek pembangunan fisik, berbagai event nasional pementasan seni dan budaya di Bali juga minim melibatkan seniman lokal melainkan melainkan lebih banyak didatangkan dari ibukota. Hal ini membuat miris perputaran ekonomi pengusaha lokal dan seniman lokal di Bali.
Berkaca dari pengalaman tersebut, Ketua DPD Hanura Bali Kadek Arimbawa (Lolak) mengingatkan kembali perjuangan yang dilakukan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang yang selalu berpihak pada daerah.
“Kami memiliki Ketum yang visinya sangat luarbiasa yang benar-benar membela kepentingan daerah. Kalau partai Hanura berhasil lolos di parlemen, diyakini akan bisa menyuarakan dan memperjuangkan untuk masyarakat didaerah,”janjinya.
Pihaknya berharap kader- kader Hanura nantinya akan terus mendorong Kementrian Desa dalam kabinet agar memberikan tambahan anggaran kepada masing-masing desa senilai Rp 150 juta dan dari fraksi Hanura diminta agar mampu memperjuangkan anggaran dari APBN senilai Rp 3 miliar untuk setiap desa.
Ketika perjuangan itu berhasil, dana-dana tersebut nantinya dimanfaatkan kegiatan festival di masing-masing desa sesuai potensi desa yang dimiliki. Anggarannya tidak lagi mempergunakan dana APBD kabupaten kota melainkan dana dari pusat. Sebab, saat ini sudah banyak desa di Bali membuat kegiatan festival di masing-masing desa dan mampu menggeliatkan ekonomi masyarakat.
“Desa tidak akan bisa berbuat apa-apa, kalau anggaran tidak ada. Desa banyak diberikan kewenangan tetapi anggaran tidak ada, ini harus diperjuangkan program ekonomi ke masyarakat yang berpihak pada pengusaha lokal,”pungkasnya. (arn/jon)
