BULELENG – Masuknya Kabupaten Buleleng sebagai salah satu dari 10 kabupaten di Indonesia dengan kenaikan nilai indeks IPH tertinggi pada Bulan Desember 2022 dan dinilai berpotensi menyumbang inflasi, mendapat perhatian khusus Pemkab Buleleng.
Selain menggencarkan pasar murah dan pemberian subsidi kepada pedagang, Pemkab Buleleng melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga segera melakukan intervensi pasar. “Menyikapi arahan Mendagri terkait potensi Buleleng sebagai penyumbang inflasi dalam Bulan Desember ini, kita sudah meminta Satgas untuk bekerja lebih ekstra lagi, melakukan pemantauan terhadap komoditi penyumbang inflasi,” ungkap Asisten II Setda Buleleng Ni Made Rousmini usai mengikuti rakor virtual pengendalian inflasi daerah se-Indonesia yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian, Senin (26/12).
Mantan Kepala BKPSDM Kabupaten Buleleng ini menegaskan, masuknya Buleleng dalam salah satu dari 10 kabupaten di Indonesia yang berpotensi sebagai penyumbang inflasi pada Bulan Desember 2022 ini, bukan karena tidak bekerja.
“Kenaikan inflasi Desember ini bukan karena kita tidak bekerja, melainkan lebih kepada tingginya permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan menjelang akhir tahun. Inflasi ini memang selalu terjadi, namun kita harus mampu mengendalikan dan mengatasi dengan meningkatkan upaya menekan laju inflasi,” tandasnya. Selain Nataru, dalam dua minggu kedepan, menjelang Hari Suci Galungan dan Kuningan, juga dilakukan upaya pemantauan harga sejumlah komoditi. “Semoga minggu terakhir Desember ini kita bisa menekan laju inflasi yang dipicu kenaikan harga cabai, telur dan canang sari menjelang Galungan dan Kuningan,” terangnya.
Ia menambahkan, dari hasil rakor pengendalian inflasi daerah se-Indonesia, strategi penanganan inflasi yang dilakukan Provinsi Riau hingga turun 5,26% dan Lhokseumawe turun mencapai 3,42% patut ditiru oleh provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.
“Secara kumulatif, beberapa komoditas seperti telur ayam ras sebagai salah satu penyumbang terbesar inflasi di 27 provinsi, mencakup 304 kabupaten/kota mencapai 4,4%, kemudian beras 2,2% dari Rp10.000 menjadi Rp11.500, cabai rawit 15,5 termasuk daging ayam 5,7%,” jelasnya.
Indeks perkembangan harga 20 komoditas pangan pada Bulan Desember 2022 ini akan mengalami inflasi. “Dengan kenaikan nilai indeks IPH tertinggi bulan Desember, 10 kabupaten dinilai berpotensi menyumbang inflasi yakni Kabupaten Karo, Solok, Mesuji, Asahan, Bengkalis, Muaro, Jambi, Buleleng, Luwu dan Gorontalo,” pungkasnya. (kar,dha)
