KLUNGKUNG- Enam fraksi di DPRD Kabupaten Klungkung, semua sepakat menyatakan setuju dan menerima penetapan Ranperda APBD tahun 2022 menjadi Perda APBD tahun 2022, dalam sidang paripurna, Kamis (25/11).
Sidang paripurna dipimpin Ketua Dewan AA Gde Anom, dihadiri oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)mengikuti paripurna secara daring. Sejumlah fraksi memberikan catatan terhadap sejumlah materi dalam Ranperda APBD tahun 2022, sebelum diketok palu dalam paripurna itu.
Fraksi PDIP misalnya, memberi catatan penyelenggaraan layanan publik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Klungkung telah mengalami peningkatan, namun belum memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
Fraksi PDIP juga mendorong peningkatan pelayanan RSU Gema Santi. Melalui upaya memenuhi persyaratan rumah sakit tipe C.
“Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima dibidang kesehatan diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung segera memenuhi fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan terhadap Rumah Sakit Gema Santi di Nusa Penida,” tandas anggota Fraksi PDIP I Nengah Aryanta.
Fraksi Persatuan Demokrat, meminta pihak eksekutif senantiasa menumbuhkan Rasa sense of Crisis dengan tetap berjuang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana pembangunan pusat.
Terkait pengembangan pariwisata, Demokrat mendorong langkah nyata Bupati untuk mengidentifikasi terus membina kebudayaan Klungkung sehingga dapat menjadi daya tarik wisata budaya yang dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan.
“Kalau memang mengedepankan pariwisata budaya dan keindahan alam maka perlu langkah nyata,” tegas wakil dari Fraksi Persatuan Demokrat, I Gede Artison Andarawata.
Fraksi Nasdem, memberi catatan soal pinjaman melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Terkait dengan program pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman daerah agar dalam pertimbangan utamanya bahwa pinjaman tersebut tidak menyimpang dari tujuan utamanya yaitu mempercepat ekonomi akibat pandemi covid 19 dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Ida Ayu Made Gayatri.
Tiga fraksi lainnya,Fraksi Hanura, Golkar dan Fraksi Gerindra tidak banyak memberikan catatan.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyampaikan, perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan selama proses pembahasan merupakan hal wajar dan positif sebagai bagian dari demokrasi.
“Melalui kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa seluruh pemikiran, saran-usul yang konstruktif dan inovatif yang telah disampaikan baik pada pemandangan umum fraksi-fraksi, maupun pada penyampaian pendapat akhir fraksi, sangat saya hargai dan tentu menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif,”terangnya. (yann)
