KLUNGKUNG – Pemkab Klungkung semakin membuka ruang bagi sektor swasta untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur hijau guna mendukung pengurangan emisi karbon.
Tapi ada sejumlah tantangan mesti dijawab oleh pemerintah daerah seperti pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik, transformasi sumber energi listrik dari fosil ke energi baru terbarukan, menumbuhkan kesadaran warga memilih kendaraan listrik. Serta target yang jelas mengenai jumlah kendaraan listrik di Nusa Penida. Tanpa menjawab tantangan tersebut, program elektrifikasi berpotensi menjadi proyek pencitraan.
Pemkab Klungkung menjalin kerjasama dengan PT. Inako Kreta Udhaya terkait program elektrifikasi kendaraan di Nusa Penida. Kolaborasi itu ditandai penyerahan hasil studi kelayakan (feasibility study) dan Opportunity Business Case (OBC) Program Elektrifikasi Kendaraan Nusa Penida oleh PT Inako kepada Bupati Klungkung I Made Satria, Rabu (10/6/2026). Penyerahan studi kelayakan dibarengi dengan penyerahan sumbangan empat motor listrik.
Bupati Klungkung, I Made Satria, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas inisiatif dan kolaborasi nyata yang diinisiasi oleh INAKO. Menurutnya, hasil studi ini menjadi kompas penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang selaras dengan pelestarian lingkungan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
“Karakteristik unik Nusa Penida sebagai destinasi unggulan dunia memang menuntut kita untuk mengantisipasi dampak pertumbuhan kendaraan dan ketergantungan bahan bakar fosil sejak dini. Elektrifikasi mobilitas ini adalah gerbang utama menuju kawasan wisata yang bersih dan berkelanjutan,” ujar Bupati Made Satria.
Usai mengikuti sidang paripurna DPRD Klungkung, Kamis (11/6) dikonfirmasi, Bupati Satria menegaskan guna mewujudkan Nusa Penida sebagai pulau hijau (green island) dilakukan upaya bertahap mulai dari green mobility (penggunaan kendaraan listrik), green energy (energi terbarukan) dan green tourism (pariwisata berkelanjutan).
“Tantangan awal masyarakat belum terbiasa menggunakan kendaraan listrik. Tapi kita terbantu dengan kenaikan harga BBM (non subsidi). Karena dengan kendaraan listrik bisa lebih murah,” kata Bupati Satria seraya mengatakan dengan jarak 100 kilometer hanya membutuhkan biaya Rp 10.000 untuk ongkos charger.
Bupati asal Dusun Sental Kangin, Desa Ped, Nusa Penida ini menambahkan guna mendukung komitmen tersebut, Pemkab juga sudah bekerjasama dengan PT. Indonesia Power membangun panel untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Tahun 2024 dibangun panel PTLS dengan daya 5 megawatt.
“Tahun 2026 ini kembali bakal dibangun panel PLTS dengan daya 5 megawatt. Untuk green mobility, saya sudah tekankan kepada pihak swasta (PT.Inako) tahun ini juga akan dibangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU),” imbuhnya. (yan)
