DENPASAR — Di tengah jeda tahapan Pemilu dan Pilkada, Bawaslu Bali mengambil langkah strategis yang jarang tersorot publik, memperkuat fondasi dokumentasi hukum. Melalui kunjungan studi banding ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Bawaslu Bali menunjukkan komitmennya untuk membangun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang tak hanya rapi, tapi juga hidup dan berdampak.
Kedatangan rombongan disambut langsung Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Wahyu Eka Putra, yang membuka ruang dialog hangat penuh keterbukaan. Di ruang inilah kemudian mengalir harapan, pengalaman, serta keinginan untuk saling belajar dan memperkuat peran masing-masing sebagai bagian dari JDIH Nasional.
Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menegaskan bahwa pengelolaan JDIH bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian penting dari akuntabilitas publik dan penguatan demokrasi.
“Setelah Pemilu dan Pemilihan usai, kami tidak ingin berhenti pada hasil. Kami ingin menata ulang sistem dokumentasi hukum kami agar dapat diakses luas oleh publik. Harapan kami, JDIH Bawaslu Bali mampu menjadi sumber informasi yang dipercaya dan dibutuhkan masyarakat,” ujar Suguna pada Selasa (1/7/2025).
Ia menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kemenkumham Bali dalam berbagi praktik baik. Kunjungan ini, menurutnya, bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk menyelaraskan semangat bahwa hukum harus hadir dekat dengan rakyat.
Senada dengan itu, Gede Sutrawan, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, memandang JDIH sebagai instrumen edukatif yang punya daya transformasi sosial.
“Selama proses Pemilu dan Pilkada 2024 di Bali, kami nyaris tidak menghadapi sengketa. Ini bukan semata keberuntungan, tapi indikator bahwa masyarakat kita semakin paham hukum. Di sinilah peran JDIH dan sosialisasi hukum menjadi sangat penting. Kita perlu membuat JDIH lebih mudah diakses, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap Bawaslu bisa menyerap strategi Kemenkumham dalam menyosialisasikan produk hukum, agar ke depan masyarakat tidak hanya mengenal Perbawaslu dan PKPU, tetapi juga menyadari keberadaan regulasi lain yang relevan.
Menanggapi hal itu, Wahyu Eka Putra menunjukkan sikap kolaboratif. Menurutnya, pengelolaan JDIH di Kanwil pun masih dalam proses penyempurnaan.
“Kami tidak ingin tampil seolah-olah lebih duluan atau lebih sempurna. Justru kami senang ketika ada lembaga seperti Bawaslu yang datang untuk belajar dan berdiskusi. Karena dalam konteks JDIH Nasional, kita adalah rekan sejawat. Kita belajar bersama,” kata Wahyu.
Ia menegaskan pentingnya saling mengisi antarinstansi. Bagi Wahyu, Bawaslu sebagai lembaga pengawas demokrasi memiliki perspektif unik yang bisa memperkaya pendekatan dalam penyebaran informasi hukum.
Pertemuan hari itu bukan hanya tentang saling tunjuk sistem, tetapi membangun pemahaman bersama bahwa keterbukaan hukum bukan tujuan akhir melainkan proses berkelanjutan. Dan di balik setiap dokumen hukum yang diunggah, terdapat harapan agar warga tidak lagi takut atau asing terhadap hukum.(arn/jon)
