KLUNGKUNG – Empat paket proyek perbaikan jalan di Nusa Penida gagal tender.Empat paket proyek yang gagal tender itu dengan total nilai Rp 32,5 miliar, meliputi, perbaikan ruas jalan Telaga-Desa Klumpu dengan nilai proyek Rp 6 miliar, perbaikan ruas jalan Pertigaan Desa Batumadeg – Desa Batukandik nilai proyek Rp 9 miliar, perbaikan ruas jalan Desa Suana-Desa Pejukutan dan Kawan dengan nilai proyek Rp 15 miliar serta perbaikan jalan Dusun Cemelagi dengan nilai proyek Rp 2,5 miliar.
Pemicunya bukan karena tak diminati, melainkan karena lonjakan harga aspal dan solar industri, imbas ketegangan geopolitik di Timur Tengah, membuat rekanan takut mengajukan penawaran.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Klungkung Gede Mertajaya, selain empat paket mengalami gagal tender, tiga paket pekerjaan sementara di pending (ditunda sementara), menunggu penyesuaian Harga Perkiraan Sementara (HPS).
Mertajaya dikonfirmasi, Minggu (3/5/2026) mengatakan, awalnya ada dua paket pekerjaan yang ditender karena dokumennya dibuat sebelum terjadi gejolak di Timur Tengah. Kedua paket pekerjaan itu meliputi pekerjaan ruas jalan Sampalan-Kampung Toyapakeh dan ruas jalan Lembongan-Klatak.
“Yang dua paket itu tender sebelum terjadi perang dan besok (senin) kami akan tandatangani kontrak. Sementara yang empat paket, kami tidak sesuaikan HPS nya, ternyata gagal tender. Ada juga tiga paket lagi yang kami tunda, walaupun dipaksakan tender takutnya tidak ada lagi yang menawar,” tandas Mertajaya.
Ia menjelaskan harga aspal dan solar industri yang naik cukup signifikan menjadi pemicu utama proyek gagal tender. Pejabat asal Nusa Penida ini menyebutkan, harga aspal naik dari Rp 15.500 per liter menjadi Rp 20.000 per liter. Sedangkan solar industri naik dari harga Rp 18.000 per liternya menjadi Rp 32.000 per liternya. Belum lagi mobilisasi bahan ke Nusa Penida membutuhkan biaya operasionalnya cukup besar.
Karena itu, Mertajaya sudah melakukan survei ulang untuk mendapatkan harga terbaru untuk menyusun HPS. Ia menegaskan konsekuensi dari perubahan HPS berdampak terhadap volume pekerjaan, terjadi pengurangan volume pekerjaan.
“Sebagai dampak penyesuaian HPS, pasti akan ada pengurangan volume pekerjaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih dalam proses penyiapan dokumen untuk dikirim kembali ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan selanjutnya akan diadakan tender ulang.
“Saya rasa untuk waktu pelaksanaan masih cukup waktu untuk menyelesaikannya,” demikian Mertajaya.
Empat paket proyek tersebut dibiayai dari beberapa sumber seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung dan pinjaman daerah.
Sementara Pj Perbekel Suana, Nyoman Suarta mengatakan pihaknya sama sekali tidak tahu kalau proyek ruas jalan Suana-Pejukutan mengalami gagal tender. Namun ia berharap pada tender berikutnya dapat berjalan dengan lancar, meskipun ada pengurangan volume pekerjaan.
“Yang penting ditangani tahun ini, karena kondisi jalan rusak parah apalagi ruas jalan ini menghubungkan ke sejumlah destinasi wisata seperti Bukit Molenteng, Diamond Beach, Atuh Beach. Kalau harus ada pengurangan volume dampak penyesuaian harga, bagi kami bisa memaklumi. Saran kami agar ditangani yang kondisinya rusak parah terlebih dahulu dan membahayakan,” tandas Nyoman Suarta. (yan)
