DENPASAR – Dugaan penipuan jual beli tanah di kawasan Jimbaran, Badung, yang dilaporkan perempuan asal Jakarta berinisial SN ke Polda Bali dengan kerugian Rp24,7 miliar kembali memanas.
Pernyataan kuasa hukum Bun Djokosudarmo yang sebelumnya disampaikan melalui hak jawab di sejumlah media memantik reaksi penasihat hukum SN dari Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) Bali.
Direktur LABHI Bali, I Made “Ariel” Suardana menyebut Bun Djokosudarmo telah kalah pada tingkat banding dalam perkara gugatan wanprestasi di Pengadilan Tinggi Denpasar dan tertuang dalam Nomor: 71/PDT/2026/PT DPS yang diputus pada 30 Maret 2026.
Sebelumnya, Bun Djokosudarmo juga menggugat SN di Pengadilan Negeri Denpasar dengan tuduhan wanprestasi dalam perkara terdaftar Nomor: 663/Pdt.G/2025/PN Dps. Namun gugatan tersebut ditolak.
Tidak hanya itu, dalam putusan tingkat pertama, Bun Djokosudarmo juga disebut dihukum untuk mengembalikan uang milik SN senilai Rp24,7 miliar.
“Hakim menolak gugatannya alias dia dinyatakan kalah,” ujar Ariel Suardana dalam keterangan ke awak media, Rabu (16/4/2026).
Menurutnya, gugatan perdata tersebut hanya upaya mengalihkan inti persoalan pidana yang sedang berjalan. SN telah membayar Rp 24,7 miliar dari total nilai transaksi tanah Rp 54,6 miliar.
Namun, pembayaran lanjutan dihentikan setelah diketahui objek tanah bermasalah.
“Bagaimana mungkin tanah bermasalah harus dibayar lunas? di mana logikanya?” tegasnya.
Menurutnya, dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 07 tanggal 22 Juli 2024, pihak penjual justru berkewajiban mengembalikan dana apabila tanah ternyata bermasalah.
Kuasa hukum pelapor mengungkapkan bahwa lahan seluas 22.790 meter persegi di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, yang menjadi objek transaksi, diduga memiliki berbagai persoalan hukum. Di antaranya, tanah dalam status blokir; sedang dalam sengketa; sebagian hak atas tanah disebut dimiliki pihak lain; tidak seluruh luas tanah lagi menjadi milik Bun Djokosudarmo.
Pihak yang disebut memiliki hak atas sebagian lahan itu antara lain Komang Dewata, Wayan Wirasnada, dan Jimbaran Property. Suardana menyebut fakta tersebut juga tercantum dalam putusan pengadilan sebelumnya.
“Putusan Pengadilan Negeri halaman 95 sudah terang menyebutkan bahwa Bun Djokosudarmo telah mengetahui dan menyadari amar putusan pada putusan sebelumnya yang menghukum pemilik tanah ini I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga, I Ketut Soka, I Nyoman Suledra, I Made Sudana untuk tidak melakukan transaksi atau mengalihkan Sertifikat Hak Milik No. 17327 yang terletak di Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan luas 22.790 M2 tertanggal 18 Januari 2018 tersebut. Namun pada kenyataanya Bun Djokosudarmo mentransaksikan lagi tanah tersebut dan ini hal yang sangat memberatkan sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja,” bebernya.
Ia mendesak Polda Bali agar segera menetapkan para pihak yang terlibat sebagai tersangka. Ia menyebut dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk penjual tanah, notaris, hingga pihak lain yang disebut mengetahui persoalan status lahan.
“Kami mendesak Polda Bali segera menetapkan mereka sebagai tersangka karena pelakunya berjamaah,”tegasnya.
Kasus ini telah dilaporkan ke Polda Bali melalui dua laporan polisi, yakni LP/B/165/III/2025/SPKT/POLDA BALI tanggal 6 Maret 2025, dengan terlapor Caroline Dewi Kennedy Kemmy Lengkong, SH., M.K; serta LP/B/176/III/2025/SPKT/POLDA BALI tanggal 12 Maret 2025, dengan terlapor Bun Djokosudarmo.
“Tidak benar bahwa kalau Desak diberitahu sejak awal tanah itu diblokir. Kalau dikasi kan nggak mungkin klien kita mau beli tanah bermasalah, termasuk notarisnya tidak jujur dan transparan menyampaikan ini. Sehingga kami sudah meyakini ini adalah bagian dari permufakatan dan niat jahat sejak awal untuk melakukan penipuan dengan menggunakan Akta Perjanjian Jual beli sebagai sarana agar kelihatan legal. Namun harus diingat bahwa kejahatan akan meninggalkan jejak meski sekarang akan ditutupi secara rapi,” tandasnya.
