KLUNGKUNG – DPRD Klungkung melayangkan desakan keras kepada manajemen RSUD Klungkung agar segera mengambil langkah konkret menyikapi kondisi darurat parkir yang terjadi di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Keterbatasan lahan parkir yang semakin semrawut dan dikeluhkan pasien serta keluarga pengantar dinilai tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. Salah satu solusi yang didorong adalah penyewaan lahan di sekitar rumah sakit guna mengurai kepadatan kendaraan.
Desakan itu disampaikan anggota DPRD Klungkung, Wayan Mastra, Senin (23/2/2026).
Mastra menegaskan, persoalan parkir bukan sekadar urusan kendaraan, melainkan bagian dari sistem pelayanan yang memengaruhi akses, kecepatan, dan kenyamanan pasien.
Politisi asal Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung ini menilai, masalah parkir rumah sakit sangat berkaitan langsung dengan kualitas layanan kesehatan. Jika parkir semrawut atau penuh, pasien terutama dalam kondisi darurat berisiko terlambat mendapat penanganan medis.
“Keterlambatan beberapa menit saja dalam kasus gawat darurat bisa berdampak serius,” ujarnya.
Selain itu, pasien dan keluarga yang sudah berada dalam tekanan psikologis akan semakin tertekan jika harus berputar-putar mencari tempat parkir. Kondisi ini dinilai memengaruhi pengalaman layanan secara keseluruhan.
“Pelayanan kesehatan tidak hanya soal tindakan medis, tetapi juga manajemen fasilitas pendukung. Parkir yang tertib mencerminkan tata kelola rumah sakit yang profesional,” tandas politisi Partai Hanura tersebut.
Ia juga mengingatkan kendaraan yang parkir sembarangan dapat menghambat jalur evakuasi dan membahayakan pejalan kaki, termasuk pasien lanjut usia maupun penyandang disabilitas.
Menurut Mastra, pembangunan parkir bawah tanah (basement) belum memungkinkan dalam waktu dekat karena keterbatasan lahan. Opsi tersebut baru bisa dipertimbangkan apabila ke depan dilakukan pembongkaran bangunan lama dan pembangunan gedung baru.
Untuk solusi jangka pendek hingga menengah, ia mendorong manajemen rumah sakit memilih skema penyewaan lahan dibandingkan membeli tanah.
“Kalau saya menyarankan agar sewa daripada beli tanah, anggarannya besar,” tegasnya.
Secara hitung-hitungan ekonomis, pembelian lahan di sekitar rumah sakit dinilai membutuhkan biaya sangat tinggi, sementara kebutuhan penanganan parkir bersifat mendesak.
Saat ini RSUD Klungkung menghadapi lonjakan kendaraan pasien dan pengunjung yang mencapai lebih dari 600 unit per hari. Lahan parkir yang tersedia tidak lagi mampu menampung jumlah tersebut.
Kondisi ini kerap memicu kemacetan di area depan rumah sakit dan mengganggu kelancaran akses keluar-masuk kendaraan, terutama pada jam pelayanan padat.
Di sisi lain, manajemen rumah sakit mengakui adanya keterbatasan lahan untuk perluasan area parkir. Direktur RSUD Klungkung, dr. Nengah Winata, mengungkapkan pihaknya sebenarnya telah merencanakan pembelian lahan di sekitar rumah sakit sebagai solusi jangka panjang. Namun rencana tersebut terkendala tingginya harga tanah di kawasan tersebut.
Persoalan parkir ini pun kini menjadi sorotan serius DPRD, yang menilai pembenahan fasilitas pendukung merupakan bagian tak terpisahkan dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (yaan)
