DENPASAR – Perhelatan Pemilu sudah selesai, bagi-bagi kekuasaan juga sudah selesai dan paling menyedihkan saat ini Partai Hanura Bali yang dipimpin oleh Ketua DPD Partai Hanura Bali Kadek Arimbawa (Lolak) mulai memanas menjelang Musyawarah Daerah (Musda) 2025.
Mayoritas pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) bersama Fraksi Hanura di Klungkung, Buleleng, dan Karangasem menyatakan mosi tak percaya terhadap kepemimpinan Kadek Arimbawa.
Pun demikian dengan organisasi sayap (orsap) seperti Lasmura dan Srikandi Hanura, secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali Kadek Lolak.
Salah satu alasan paling mengemuka perolehan kursi Partai Hanura di Bali pada Pemilu 2024 lalu jeblok melorot jauh. Dari sebelumnya 16 kursi DPRD kabupaten/kota (termasuk 1 kursi DPRD Provinsi Bali), kini Hanura Bali hanya bisa meraih 6 kursi dan kursi di DPRD Bali dari Dapil Buleleng juga tidak bisa dipertahankan.
Mosi tidak percaya atas kepemimpinan Ketua DPD Hanura Bali disampaikan dalam konsolidasi internal yang dihadiri perwakilan DPC, Fraksi, dan orsap partai di Denpasar Selasa (1/7/2025).
Ketua DPC Hanura Klungkung Wayan Buda Parwata menegaskan penurunan kursi ini adalah bukti gagalnya kepemimpinan Ketua DPD Bali.
“Kami kecewa berat. Kursi Hanura Bali anjlok. Padahal saat Pak Ketua terpilih, beliau berjanji siap mundur jika gagal menaikkan perolehan kursi. Kenyataannya bukan naik, malah anjlok ke titik terendah,” tegas Wayan Buda Parwata.
Anggota DPRD Kabupaten Klungkung ini juga menilai Arimbawa tidak fokus membesarkan partai di Bali karena memilih maju sebagai caleg DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah pada Pileg 2024 lalu.
Wayan Buda Parwata yang juga Ketua organisasi sayap Lasmura Bali ini menyebutkan perhelatan Pemilu legislatif 2024 lalu. Ditengah pertarungan guna membangun kepercayaan masyarakat Bali dalam upaya pencapaian target perebutan kursi legislatif, Ketua DPD Bali sibuk kampanye ke Sulawesi Tengah. Sementara di Bali tidak terurus sehingga tidak ada gerak konsolidasi yang serius.
“Bagaimana kita mau menang? . Sementara Ketua DPD Hanura Bali sibuk kampanye di Sulawesi Tengah,”sindir Buda Parwata.
Kritikan pedas juga disampaikan terkait kondisi sejumlah DPC di Bali yang hingga saat ini dinyatakan vakum dan tidak aktif. Di antaranya DPC Hanura Tabanan dan DPC Hanura Badung.
“Sampai sekarang tidak ada langkah konkret dari Ketua DPD untuk menghidupkan kembali DPC yang mati suri. Hanura ini partai serius, bukan sekadar papan nama,”kata Buda Parwata.
Sementara Ketua DPC Hanura Buleleng, Gede Wisnaya Wisna, juga menegaskan mosi tidak percaya dengan menggarisbawahi lemahnya manajemen dan transparansi pengelolaan dana partai.
Menurutnya, selama ini dana kontribusi yang disetor oleh DPC tidak jelas pertanggungjawabannya di tingkat DPD Bali.
“Kami di DPC Buleleng rutin setor dana kontribusi selama bertahun-tahun. Tapi dalam laporan ke DPP, angkanya tidak sesuai. Ada selisih ratusan juta yang tidak pernah dijelaskan,” kata Gede Wisnaya Wisna.
Politisi Hanura Buleleng ini juga sangat menyayangkan tidak adanya rapat evaluasi serius pasca-Pemilu, padahal Hanura Bali mengalami penurunan kursi yang signifikan. Menurutnya setelah Pemilu, seharusnya DPD Bali mengundang DPC untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Tidak pernah ada evaluasi sampai saat ini. Kami dibiarkan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Dukungan mosi tidak percaya juga disampaikan Sekretaris DPC Hanura Karangasem, I Nyoman Ginantra Artana. Ia menyoroti kekosongan kepengurusan DPC Hanura Karangasem setelah Ketua dan Bendahara DPC Karangasem mundur, yang dinilainya tidak mendapat respons ataupun tindak lanjut dari Ketua DPD Hanura Bali.
“Kami sudah melaporkan kondisi tersebut kepada DPD. Tapi sampai sekarang tidak ada respon apa pun. Akibatnya Hanura Karangasem mengalami kekosongan pimpinan. Ini menjadi bagian dari mosi tidak percaya kami kepada kepengurusan Hanura Bali di bawah Pak Kadek Arimbawa,” tegas Ginantra.
Ketua Srikandi Hanura Bali, Wilis Rumsini, ikut menyuarakan ketidakpuasan. Ia menilai untuk membangkitkan kembali Hanura di Bali, sudah saatnya ada pembaruan kepemimpinan.
“Bagi saya ini bukan soal suka atau tidak suka pada individu. Ini soal masa depan partai. Kalau mau Hanura bangkit, harus berani melakukan perombakan,” tegas Wilis.
Wilis mengaku kecewa melihat kondisi internal yang terpecah, komunikasi yang tidak cair, serta minimnya agenda konsolidasi.
“Saya mendengar banyak keluhan. Makanya saya juga mendukung langkah teman-teman yang menginginkan evaluasi total. Kalau perlu ya ganti kepemimpinan,” imbuhnya.
Gde Wisnaya Wisna menambahkan para pengurus DPC juga menilai menjelang Musda 2025 tidak ada inisiatif atau langkah konkret dari Ketua DPD untuk mempersiapkan agenda regenerasi.
“Musda sudah dekat. Tapi DPD seperti tidak peduli menyiapkan mekanisme yang baik. Padahal ini momentum menyelamatkan partai,” ujar Gede Wisnaya Wisna.
Sebelumnya Ketua DPD Partai Hanura Bali I Kadek Arimbawa menegaskan dirinya masih memimpin hingga saat ini. Ia mengaku mendengar aspirasi tersebut namun menegaskan pergantian ketua harus melalui mekanisme Musda.
“Saya masih Ketua DPD Hanura Bali yang sah. Kalau mau ganti, ya lewat Musda. Itu mekanisme resmi partai,” tegasnya.
Ia juga membantah tudingan tidak bekerja untuk partai. Menurutnya, selama ini ia tetap menjalankan tugas sebagai Ketua DPD, termasuk hadir dalam agenda-agenda DPP Partai Hanura.
“Saya juga aktif membagikan informasi dan perkembangan partai melalui grup WhatsApp DPD. Tidak benar kalau dibilang saya diam saja,” ujarnya.
Kadek Arimbawa menilai wajar muncul dinamika dan kritik di internal partai menjelang Musda. Namun ia berharap semua pihak tetap mengikuti aturan organisasi.
“Kalau memang teman-teman ingin perubahan, saya hormati. Tapi lakukan sesuai mekanisme partai. Musda itu tempatnya,” pungkasnya. (arn/jon)
