GIANYAR – Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan naiknya anggaran belanja pegawai dalam Racangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024.
Naiknya anggaran tersebut mencapai Rp12,094 miliar. Tak hanya itu, nilai bansos sebesar Rp201,604 miliar lebih juga diminta untuk dikaji ulang.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi, Selasa (10/10/2023).
Pandangan umum dibacakan I Wayan Kandel. Disebutkan dalam Rancangan APBD Kabupaten Gianyar tahun 2024, pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp1,669 trilyun lebih.
Menurutnya, nilai itu sangat terukur, bahkan pihaknya optimis target itu akan dilampaui, mengingat kunjungan wisatawan semakin hari semakin meningkat.
Namun, dalam sisi belanja yang dirancang sebesar Rp2,682 trilyun lebih didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp815,927 milyar lebih, naik Rp12,094 milyar lebih, dari belanja pegawai ditahun 2023 sebesar Rp803,833 miliar lebih.
“Hal ini kami mohon diklarifikasi,” pintanya.
Begitu juga belanja hibah yang direncanakan sebesar Rp201,604 milyar lebih, pihaknya meminta nilai itu dikaji kembali mengingat belanja hibah yang diberikan kepada masyarakat, yang tersebar diseluruh banjar-banjar atau kelompok-kelompok diyakini bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
“Belanja hibah sifatnya hampir sama dengan kegiatan proyek-proyek padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja lokal, sehingga pertumbuhan ekonomi gianyar akan naik untuk kesejahteraan masyarakat Gianyar,” ujarnya.
Sementara, belanja modal yang dirancang Rp585,593 milyar lebih harus dievaluasi kembali sesuai dengan emergency dan kebutuhan bagi keberlangsungan program sebelumnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti penganggaran terhadap program dan dana bantuan bagi UKM dan UMKM. Mengingat garda terdepan dalam pemulihan ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi seperti situasi saat ini ada ditangan umkm.
“Gianyar telah ditetapkan ‘World Craft City’ dimana keberadaan UMKM di Gianyar sudah diakui dunia karena ada 36 ribu lebih UMKM di Kabupaten Gianyar dan kalau ini digerakkan maka resesi ataupun krisis ekonomi akan bisa cepat kita atasi,” jelasnya.
Meski menyoroti sejumlah point pada RAPBD tahun 2024, fraksi PDIP DPRD Gianyar secara umum menerima RAPBD tersebut untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. (Jay)
