GIANYAR – Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar DPRD Kabupaten Gianyar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar, Jumat (3/7/2026).
Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan, saran, dan masukan strategis terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025. Dari keempat fraksi yang menyampaikan pandangannya, semua menyatakan menerima rancangan dan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Ngakan Ketut Putra menyampaikan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 ini, adalah dalam rangka evaluasi antara rencana dan realisasi serta laporan dengan kenyataan sesuai norma-norma yang ada, untuk perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
Fraksi PDI Perjuangan, termasuk Partai Perindo yang tergabung di dalamnya, menyatakan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Gianyar.
“Kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen dan langkah-langkah strategis Pemerintah Kabupaten Gianyar yang senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah,” tegas Ngakan Putra.
Fraksi Partai Golkar melalui I Gusti Ngurah Ariasa menyampaikan, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi setinggi-tingginya dimana Pemkab Gianyar menerima opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas akuntabilitas dan trasparansi pengeloaan Keuangan Daerah. Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan APBD. Yang lebih utama adalah bagaimana setiap rupiah anggaran yang telah dibelanjakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gianyar.
“Pemerintah Daerah memastikan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan, pelayanan publik, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar,” terang Ngurah Ariasa.
Fraksi Partai Gerindra melalui Ida Bagus Gde Suryawan menyampaikan, secara umum APBD Gianyar telah menunjukan komitmen kuat dalam Belanja Pembangunan dan Sosial, namun masih dominan bersifat input-oriented.
“Untuk itu perlu adanya pembenahan kedepan untuk memastikan alokasi APBD berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan pelestarian budaya Gianyar sebagai Identitas Daerah,” ucap Ida Bagus Suryawan.
Terakhir, Fraksi Demokrat Bersatu melalui Anak Agung Oka Kalam menyampaikan, Fraksi Demokrat Bersatu memandang bahwa pelaksanaan APBD merupakan bentuk konkret dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
“Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Gianyar tetap memberikan prioritas pada sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi,” harap Agung Oka. (*)
