DENPASAR – Indonesia dari tahun-ketahun terus melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) baik pemilihan legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah. Dengan harapan pesta demokrasi di Indonesia kedepan, benar-benar mencerminkan sebuah bangsa yang besar dan maju dalam berdemokrasi.
Pada Pemilu 2024 mendatang yang digelar secara serentak akan menjadi catatan sejarah dalam perhelatan Pemilu yang kali pertama digelar secara serentak.
Menurut Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Bali Gde Wirajaya Wisna, Pemilu serentak 2024 dipastikan akan jauh efisiensi dari segala hal. Baik kerja penyelenggara maupun efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah.
Wirajaya Wisna mengatakan, selama era reformasi masyarakat di republik ini terasa jenuh dengan pemilu terus dan bahkan datangnya hampir setiap tahun. Mulai dari Pileg, Pilpres, Pilkada Gubernur, Pilkada Kabupaten kota, bahkan sampai pada Pilkades. Masyarakat selalu disibukan dengan Pemilu disetiap tahun.
“Melalui Pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada awal tahun 2024 dirasa sangat mengefisienkan waktu dan mengupayakan agar tidak ada masyarakat yang Golput,”pintanya.
Wirajaya Wisna menambahkan, pesta demokrasi yang selalu inten digelar juga berpengaruh terhadap stabilitas nasional termasuk berpengaruh pada sosial ekonomi masyarakatnya.
Pemilu serentak, baik dari pemilihan legislatif, Presiden, Kepala Daerah ditahun yang sama dapat menjaga stabilitas sosial. Sehingga masyarakat hingga pemerintahnya tidak disibukkan dengan penyelenggaraan politik saja.
Ketika, Pemilu serentak dan Pilkada serentak digelar di tahun 2024, politisi Hanurà dari Buleleng ini juga meminta dan berharap agar Komisioner Pemilu juga bisan dipilih secara serentak diseluruh Indonesia baik untuk kabupaten kota maupun provinsi.
Dengan harapan penyelenggara pemilu dapat menuntaskan kinerjanya sebagai penyelenggara mulai tahapan Pileg, Pilpres, Pemilu Kabupaten dan Provinsi.
Selama ini, sejumlah kabupaten kota masa jabatan komisioner KPU berbeda-beda sehingga saat mengakhiri masa jabatannya, proses dan tahapan Pemilukada sedang berjalan.
“Tahapan Pemilu berjalan, jabatan KPU berakhir, ini yang terjadi termasuk di Bali. Kalau dengan Pilkada serentak, berakhirnya masa jabatan komioner KPU seharusnya berakhir sampai Pemilu serentak berakhir demikian juga anggota Bawaslu,” ujarnya.
Pihaknya berharap agar pemangku kebijakan dapat bersama-sama memikirkan hal ini sehingga jabatan komisioner KPU dan Bawaslu, saat ini dapat diperpanjang sampai 2025. Selanjutnya, proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu pada periode berikutnya dilaksanakan secara serentak pula yang diawali dari pemilihan anggota KPU RI di pusat.
Pihaknya berharap kalau jabatan penyelenggara pemilu bisa serentak, dipastikan penyelenggara lebih berkonsentrasi dan bertanggung jawab setiap proses pemilu.
“Setelah pemilihan komisioner penyelenggara rampung, baru fokus mengurus berlangsungnya Pemilu,” pungkasnya. (arn/jon)
