BULELENG – Berbagai persiapan untuk pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali. Selain melakukan konsolidasi dan penguatan organisasi, KPU Bali bersama KPU Kabupaten/Kota se-Bali juga telah menyiapkan program strategis bidang data base pemilih, verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu, termasuk sistem pemungutan suara yang lebih efisien dan efektif.
“Upaya startegis telah kita siapkan bersama KPU Kabupaten/Kota se-Bali agar pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, efektif, efisien dan demokratris,”tandas Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Rabu (24/11/2021) pada diskusi dengan jajaran KPU dan wartawan di Sekretarian KPU Kabupaten Buleleng.
Didampingi Ketua KPU Buleleng Komang Dudhi Udiyana, Lidartawan yang juga sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Kabupaten Buleleng mengungkapkan sembari menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan pemilihan umum, KPU Bali telah merubah tagline kinerja KPU sebagai ‘pelayan’.
“Menyongsong perhelatan Pemilu Serentak Tahun 2024, kita sudah menggunakan tagline KPU Pelayan Pemilu kepada seluruh jajaran. Sesuai tagline, KPU saat ini merupakan pelayan dari pelaksanaan Pemilu,” tegasknya. Sebagai pelayan, KPU Provinsi Bali menerapkan program layanan 30 Menit dalam memberikan pelayanan kepada publik tentang kepemiluan. “Jika ada pelayanan lebih dari 30 menit, laporkan kepada saya. Itu komitmen jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Bali,” tegasnya.
Lidartawan menambahkan, sesuai hasil evaluasi serta saran masukan berbagai pihak, penyempurnaan data pemilih serta teknis pemungutan dan penghitungan suara, termasuk verifikasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu, telah dilakukan.
“Tahapan verifikasi parpol calon peserta Pemilu dilakukan sesuai regulasi yang ada dengan batas waktu maksimal 120 hari. Hal ini diharapkan terwujud dengan pola, setiap parpol menugaskan line offisial dan petugas IT sebagai pengawal verifikasi,” terangnya.
Untuk pemutakhiran data pemilih, KPU telah sepakat hanya menggunakan data kependudukan Disdukcapil sebagai database pemilih. “Validasi terus dilakukan dengan memberdayakan petugas kependudukan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Disdukcapil,” pungkasnya. (kar,dha)
