DENPASAR- Komisi I DPRD Bali akan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali. Hal itu dikarenakan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dinanti-nanti masyarakat, tahun ini diundur. Sampai saat ini belum diketahui alasan secara pasti pengunduran perekrutan tersebut.
“Kami ingin mendapatkan kejelasan dari BKD Provinsi Bali tentang alasan perekrutan CPNS dan P3K tahun ini diundur,” Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Adnyana, Selasa 15 Juni 2021.
Politisi PDIP asal Kintamani Bangli ini mengatakan, mundurnya rekrutmen CPNS dan P3K dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya, sepintas diketahui informasinya terbentur dengan anggaran, hingga formasi. Meski demikian rapat koordinasi dengan BKD Provinsi Bali tetap dilakukan. Sebab, masyarakat Bali sebagian besar masih melihat adanya peluang untuk ikut bersaing merebut peluang untuk menjadi pegawai negeri sipil. DPRD Bali ingin mendapatkan alasan yang jelas dari BKD, walaupun karena anggaran dan formasi, harus disampaikan dengan jelas karena masyarakat juga menginginkan adanya kejelasan alasan ditunda.
Ketika ada alasan yang jelas sudah disampaikan oleh BKD, Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana mengharapkan masyarakat tetap bersabar. Masyarakat setidaknya mengetahui situasi saat ini, Covid-19 berdampak kemana-mana bukan saja persoalan ekonomi melainkan semua sendi kehidupan termasuk dalam perekrutan CPNS dan P3K di lingkungan Pemprov Bali.
“Dampak Covid 19. Membuat beberapa rencana yang seharusnya berjalan, namun tertunda, itulah danpaknya Covid-19,”pungkasnya.
Sementara anggota Komisi I DPRD Bali, Nyoman Oka Antara menyebutkan, diundurnya waktu perekrutan CPNS dan P3K bisa sampai Agustus bahkan lebih. Hal itu dikarenakan situasi pandemi Covid-19 ini tidak menentu dan sampai saat ini belum ada para ahli di dunia sekalipun dapat memastikan kapan Covid-19 ini akan berakhir. Terlebih lagi, muncul varian baru penyebaran virus tersebut. Sementara di sisi lain masing-masing daerah membutuhkan guru, formasi guru sangat penting terlebih lagi tahun ajaran baru akan dimulai.
“Kalau ditunda terus, upaya pemerintah mencerdaskan anak bangsa lewat dunia pendidikan juga terganggu terutama dalam revolusi mental dan kualitas anak bangsa kedepan. Hal itu dikarenakan tenaga guru belum bisa direkrut,”ujarnya.
Politisi plontos asal Karangasem ini menambahkan, situasi Pandemi Covid-19 memang serba sulit dan semua harus memakluminya. Kalau tidak bisa dilaksanakan diharapkan agar dilaksanakan di daerah baik rekrut tenaga kontrak daerah maupun honorer sekolah. Sebab anak -anak harus belajar, terutama di semua bidang mata pelajaran harus tahu.
“Belajar itu harus terus dilakukan anak-anak, perekrutan tenaga guru itu yang harus menjadi prioritas. Tenaga kontrak-kontrak dan honor bisa diprioritaskan bisa daftar di P3K. Kalau PNS sifatnya umum,” pungkasnya. (arn)
