DENPASAR – Ketua Yayasan Perpustakaan Bung Karno dan Pendiri Museum Agung Bung Karno, Shri IB Darmika Marhaen atau yang akrab disapa Gus Marhaen diadukan ke Polda Bali atas dugaan melanggar tata ruang. Selain Gus Marhaen, juga dilaporkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar I Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W, yang diduga melakukan pembiaran pembangunan di lokasi sama walaupun melanggar tata ruang.
Keduanya dilaporkan oleh AA Bagus Ngurah Nuartha, AA Ngurah Susruta Putra, AA Ngurah Ananda Kusuma dan AA Ngurah Adhi Ardhana. Surat pengaduan dibuat 15 April 2021. Pihak pelapor didampingi kuasa hukum AA Ngurah Alit Wirakesuma dan Maxi Eduard Sonny Tumbelaka dari Cahaya Jenggala and Associates Law Office menempuh jalur hukum setelah upaya persuasif tidak membuahkan hasil.
“Sebelumnya sudah dilakukan upaya lain yakni melakukan rapat dengar pendapat antara eksekutif yakni Dinas PUPR Kota Denpasar, SatPol PP Kota Denpasar, BPN Kota Denpasar dan beberapa instansi terkait lainnya,” kata Alit Wirakesuma kepada media, Kamis 27 Mei 2021 dan dikonfirmasi ulang Minggu 30 Mei 2021.
Dikatakan Alit Wirakesuma, Gus Marhaen selaku teradu I memiliki sebidang tanah di Jalan Pegangsaan Timur 56 nomor 1, Desa Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur. Tanah tersebut diperoleh berdasarkan perjanjian sewa menyewa atas tanah hak pakai Pemerintah Provinsi Bali dengan Yayasan Perpustakaan Bung Karno nomor : 593.1/2122/UPTD PBMD tertanggal 2 September 2019. Terlapor diduga membangun melebihi atas hak sewa atau membangun dengan mengambil fasilitas umum berupa jalan kurang lebih 4 meter persegi dikalikan 62 meter persegi.
Alit Wirakesuma menegaskan, langkah pelaporan karena selama ini ditengarai ada pembiaran terhadap persoalan tersebut. “Adanya dugaan pembiaraan oleh Satpol PP karena pembangunan berjalan terus sampai surat pengaduan ini diajukan, serta juga bukti baik bentuk media tulis dan berupa rekaman video pada tanggal 7 Januari 2021,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak terlapor. (dha)
