Delapan Tersangka PEN-Pariwisatagate Dikonfrontir

0
486
Humas Kejari Buleleng Agung Jayalantara geber penyidikan PEN Pariwisatagate

BULELENG – Tim penyidik tindak pidana korupsi (Tim Tipikor) Kejaksaan Negeri Buleleng melakukan penajaman penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi bantuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Industri Pariwisata Tahun 2020. Tidak hanya memanggil delapan tersangka untuk dimintai keterangan tambahan, Tim Tipikor yang diketuai Kasi Pidsus Wayan Genip juga sekaligus mengkonfrontir keterangan tersangka.

“Hari ini, kami undang delapan tersangka, namun yang hadir tujuh orang. Satu orang tidak hadir karena sakit, sesuai surat keterangan dokter yang disampaikan kuasa hukum bersangkutan,” tandas Humas Kejari Buleleng, Anak Agung Ngurah Jayalantara, Selasa, 16 Februari 2021.

Jayalantara yang juga menjabat Kasi Intel Kejari Buleleng memaparkan, pemeriksaan tambahan terhadap delapan orang tersangka ini dilakukan untuk penajaman penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan bantuan dana hibah PEN Industri Pariwisata Tahun 2020 di Kabupaten Buleleng.

“Pertanyatan yang diajukan kepada tersangka rata- rata diatas 30 pertanyaaan dan keterangan dari tersangka yang didampingi kuasa hukum akan dikonfrontir dengan keterangan keterangan tersangka lain. Kami lakukan secara maraton, mungkin sampai besok, termasuk juga meminta keterangan saksi tambahan atau saksi meringankan yang diajukan tersangka,” tandas Jayalantara sembari menambahkan belum ada tersangka yang mengajukan saksi meringankan.

Dikonfirmasi terkait Memorandum Of Understanding (MoU) Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng dengan Pemkab Buleleng, Jayalantara menegaskan, tidak ada kaitannya dengan proses penyidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi bantuan dana hibah PEN Pariwisata Tahun 2020.

“Pendampingan hukum sesuai MoU yang ditandatangani adalah pendampingan hukum perdata terhadap program pembangunan daerah, bukan pendampingan hukum pidana,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Asisten I Setda Buleleng Putu Karuna usai melakukan koordinasi dengan Kajari Buleleng.

“Iya, tadi koordinasi pendampingan hukum, karena hanya perdata, maka Pemkab tidak bisa menyediakan pendampingan hukum kepada tersangka,” katanya. (kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here