DENPASAR – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui perwakilannya dari masing-masing Kabupaten Kota se-Bali mengadu ke DPRD Bali, Senin (11/1/2021). Hal ini dikarenakan ketimpangan tunjangan anggota BPD disetiap kabupaten kota di Bali, ketimpangannya sangat jauh.
Seperti halnya, tunjangan untuk pimpinan BPD di Kabupaten Klungkung Rp 350 ribu sementara di Kabupaten Badung dan Denpasar bisa mencapai Rp 3,5 juta. Ketimpangan yang tinggi ini, dinilai sangat tinggi meski diakui dana APBDes di masing-masing desa berbeda. Namun, seharusnya ada aturan yang mengatur di tingkat Provinsi terkait besar kecilnya tunjangan anggota BPD di seluruh Bali.
Hal itu terungkap dalam pertemuan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawatan Desa Provinsi Bali di ruang rapat Gabungan DPRD Bali, yang di diterima Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, Ketua Komisi I Nyoman Adnyana dan Anggota Komisi II DPRD Bali Utami Dwi Suryadi.
Dalam pertemuan tersebut satu persatu, perwakilan BPD kabupaten Kota di Bali diberikan kesempatan menyampaikan berbagai keluhan dan kendala yang dihadapi sebagai wakil masyarakat di masing-masing desanya. Perwakilan BPD asal Kabupaten Klungkung, Dewa Alit Sayan menyampaikan sampai saat ini, BPD sebagai DPR-nya desa masih terjadi tunjangan yang berbeda di setiap kabupaten kota di Bali.
“Di Klungkung tunjangan untuk Ketua BPD Rp 350 ribu dan anggota Rp 250 ribu. Sedangkan di Denpasar dan Badung, Ketua Rp 3.5 juta dan untuk anggota Rp 2,5 juta,” bebernya.
Dalam pertemuan tersebut, para wakil rakyat di DPRD Bali bersama eksekutif, bisa membuat payung hukumnya sehingga di seluruh Bali ada standarisasi akan tunjangan anggota BPD sehingga tidak terjadi ketimpangan yang terlalu tinggi. Selama ini besar tunjangan anggota BPD di selurih Bali diatur berdasarkan kebijakan bupati dan walikota masing-masing. Dalam Peraturan Mendagri diberikan ruang 30 persen dari total ABPDes, tetapi dalam pelaksanaannya dihadang keputusan bupati.
“Kami berharap, Pemprov Bali bisa memberikan aturan yang tegas sebagai payung hukum akan standar tunjangan untuk BPD di seluruh Bali. Tidak boleh ada pengurangan angka-angka dari standar minimal,”pintanya.
Sementara perwakilan dari Kabupaten Badung, Made Sudiarta mengatakan tunjangan anggota BPD telah dikebiri dan tidak ada keputusan resmi melainkan hanya keputusan Bupati. Made Sudiarta juga mengusulkan agar anggota BPD yang melakukan pengabdian hingga dua periode bahkan bisa dipilih kembali untuk ketiga kalinya bisa mendapatkan dana Purna Bhakti.
Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry mengakomodir semua aspirasi yang disampaikan DPD Asosiasi pimpinan BPD se-Bali untuk diteruskan ke Gubernur Bali. Pihaknya berharap, Gubernur Bali nantinya bisa menerbitkan Peraturan Gubernur yang nantinya bisa mengatur tunjangan anggota BPD di seluruh Bali agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu tinggi disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.(arn)
