BULELENG – Tim peneliti dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kunjungi pemerintah kabupaten (Pemkab) Buleleng.
Selain merupakan bagian dari kegiatan lembaga, kunjungan tim yang dikoordinir Ihwan Sudrajat, juga fokus pada penelitian komparasi tingkat efektivitas kinerja Penjabat Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Tujuan kunjungan tim ke Kabupaten Buleleng adalah untuk melakukan penelitian komparasi kinerja Penjabat Kepala Daerah dengan menggunakan beberapa kriteria penilaian,” ungkap Ihwan Sudrajat saat diterima Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana di Ruang Rapat Lobby Kantor Bupati Buleleng, Senin (22/7/2024).
Selaku Kepala Lembaga Penelitian IPDN, Ihwan Sudrajat manandaskan kriteria penelitian mencakup kondusifitas birokrasi, kepatuhan penjabat daerah dalam menjalankan perintah pusat, stabilitas wilayah, dan inovasi pelayanan publik.
“Tim akan melakukan pengecekan data kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Setiap pimpinan SKPD akan diwawancarai langsung untuk mengkonfirmasi data yang dibutuhkan dan kepemimpinan penjabat kepala daerah. Wawancara kami lakukan tidak hanya dilakukan kepada SKPD, tetapi juga kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perwakilan media, perwakilan tokoh masyarakat dan perwakilan akademisi secara langsung dan objektif,” tandasnya.
Ia menegaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja penjabat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Hasil dari kegiatan ini segera dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan kemudian diteruskan ke Presiden. Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten pertama yang dikunjungi dari total 27 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan dikomparasi,” terangnya.
Kunjungan ini menandai dimulainya rangkaian penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas kinerja Penjabat Kepala Daerah di berbagai wilayah di Indonesia.
“Bagaimana tata kolola pemerintahan, upaya strategis penanganan kemiskinan ekstrem dan penguatan data terkait jaminan sosial yang dapat mengurangi pemborosan anggaran,” jelasnya.
Menyikapi penelitian tersebut, Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengungkapkan dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, berbagai inovasi telah diterapkan untuk memastikan layanan kepada masyarakat semakin cepat, transparan, dan akuntabel.
“Salah satu inovasi penting adalah pembangunan Mall Pelayanan Publik yang terletak di area Pasar Banyuasri Buleleng,” jelasnya.
Keberhasilan tata kelola pemerintahan ini tidak terlepas dari komitmen untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Buleleng yang lebih maju dan sejahtera.
“Prinsip dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (kar/jon)
