BULELENG – Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng bersama staf ahli DPRD gelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng tahun 2023.
Selain mencermati kinerja pemerintahan pada tahun 2023, pada rapat finalisasi draf rekomendasi DPRD Kabupaten Buleleng atas LKPJ Bupati Buleleng tahun 2023 juga disempurnakan beberapa saran dan masukan untuk perbaikan kinerja kedepan.
“Hari ini, kita bersama tim ahli DPRD membahas draf rekomendasi dewan atas LKPJ Bupati Buleleng tahun 2023,” ungkap Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara saat memimpin rapat di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Rabu (17/4/2024).
Dalam rapat tadi, kata Wakil Ketua DPRD Buleleng dari Fraksi Partai Golkar ini ada beberapa hal yang masih butuh penyempurnaan antara lain DPRD Buleleng mendorong dilakukannya kajian ekonomi makro terkait pengenaan retribusi.
“Perlu dilakukan evaluasi terkait pengenaan retribusi oleh dua intansi dan perlunya dibentuk tim independen bagi obyek-obyek retribusi. Dari aspek belanja daerah, sudah berjalan dengan baik namun dari sisi realisasi belanja tak terduga dinilai masih kurang berkisar antara 13% dari komposisi yang ada dan ini perlu dicarikan solusi dengan membuat regulasi yang baru,” ungkapnya.
Susila menambahkan selain mengapresiasi terobosan yang dilakukan beberapa perangkat daerah seperti Perumda Swatantra dalam menjaga ketahanan pangan, dari diskusi yang dilakukan juga ada beberapa saran kepada perangkat daerah yang tidak mampu mencapai target kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2023.
“Saran masukan kita berikan berkaitan dengan mandatory spending di sektor pertanian sehingga kedepan hal tersebut dapat menjamin ketahanan pangan termasuk keberlangsungan pertanian sebagai salah sektor utama di Kabupaten Buleleng,” tandas Susila yang juga berharap rekomendasi atas LKPJ Bupati Buleleng tahun 2023 dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja dan pelaksanaan program kegiatan kedepan bisa berjalan lebih baik. (kar/jon)
