BADUNG – Kelompok Kerja Informasi Geospasial Kelautan PBB mengadakan pertemuan keenamnya di Pulau Dewata. Pertemuan yang dirangkaian dengan seminar internasional tersebut dibuka bersamaan dengan pertemuan ke-15 Kelompok Kerja Infrastruktur Data Spasial Kelautan Organisasi Hidrografi Internasional (IHO MSDI) dan juga pertemuan Kelompok Kerja Domain Kelautan Konsorsium Geospasial Terbuka (OGC MDWG), di Nusa Dua, Senin (4/3/2024).
Untuk diketahui, pertemuan keenam Kelompok Kerja Informasi Geospasial Kelautan PBB, diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal). Pertemuan tersebut memungkinkan anggota kelompok kerja meninjau dan mendiskusikan pengelolaan Informasi Geospasial (IG) kelautan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Termasuk kemampuan untuk mengatasi perubahan iklim, tantangan terkait, dan meningkatkan ketahanan.
“Pertemuan kita ini adalah kombinasi dari beberapa pertemuan penting terkait dengan pengelolaan dan pengembangan IG kelautan, terutama untuk Indonesia. Kenapa kita jadikan satu? Karena satu dan lainnya ini saling terkait, dan kita sangat sadar bahwa kita perlu berkolaborasi untuk mengembangkan IG kelautan di negara kita. Mengingat dua pertiga luasan Indonesia, adalah lautan. Dan kita belum merekam seluruh data spasial atau IG yang ada di kelautan Indonesia,” ucap Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai, sesaat setelah membuka ‘The Sixth Expert Meeting of the Working Group on Marine Geospatial Information and International Seminar on United Nations Global Geospatial Information Management’.
Sementara untuk acara seminar internasional yang diselenggarakan, adalah mengenai manjemen IG global dengan tema ‘Manajemen IG Kelautan yang Efektif dan Terintegrasi’. Seminar tersebut menjadi ajang berbagi pengetahuan, informasi, dan pengalaman antar negara dalam sejumlah hal. Yaitu, 1) Pemanfaatan UN-IGIF-Hydro untuk mengatasi tantangan lintas sektoral dalam pengelolaan informasi geospasial kelautan terpadu; 2) Perjanjian The UN-IGIF-Hydro dan The Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ); 3) Integrasi domain daratan, maritime, dan kadaster serta permasalahan teknis terkait antar muka darat/laut; 4) Mengidentifikasi kesenjangan dan bidang prioritas untuk Kelompok Kerja Pengelolaan IG Kelautan, Kelompok Kerja Infrastruktur Data Spasial Kelautan IHO dan Kelompok Kerja Domain Kelautan OGC.
Lebih lanjut, Muh Aris Marfai juga mengungkapkan bahwa air merupakan inti dari adaptasi terhadap perubahan iklim dan berfungsi sebagai penghubung penting antara masyarakat, ekonomi global, dan lingkungan. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan global terhadap air dan sumberdayanya, maka IG kelautan menjadi hal yang sangat dibutuhkan pemerintah untuk mendukung pengelolaan dan administrasi laut, samudera, wilayah pesisir, serta perairan pedalaman yang berbasis data.
Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas informasi komprehensif berbasis lokasi diyakini dapat bermanfaat bagi banyak sektor di bidang kelautan. Manfaat tersebut juga dapat dirasakan pada pelayaran komersial dan navigasi yang aman, pengelolaan sumber daya kelautan, ekonomi biru, manajemen dan tanggap darurat, serta penegakan hukum dan pertahanan maritim. (adi,dha)
