BULELENG – Wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Buleleng telah menuntaskan 10 dari 14 Renperda yang diajukan dan masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2023.
Dari 10 Ranperda yang telah ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng, 3 diantaranya merupakan Ranperda inisiatif anggota DPRD Kabupaten Buleleng.
“Dari hasil evaluasi intern Bapemperda, tahun ini kita mampu menuntaskan 10 dari 14 Ranperda yang masuk dalam Propemperda tahun 2023,” ungkap Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi usai mengikuti ‘Expo Pemilu 2024’ KPU Buleleng, Minggu (17/12/2023).
Wandira yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar memaparkan selain jumlah produk Perda tahun 2023, melalui laporan kepada pimpinan dewan dan masyarakat Buleleng juga dipaparkan 4 ranperda yang terpaksa ditunda pembahasannya berikut kendala yang dihadapi, Ranperda yang masuk dalam Propemperda tahun 2024 serta saran masukan terkait penyusuna Ranperda kedepan.
“Sepuluh ranperda yang dapat diselesaikan tahun 2023 bersama eksekutif, tiga diantaranya yakni Perda tentang Fasilitasi P4GN, Perda tentang PPWK dan Perda tentang P2UMKMP2L. Ranperda yang diinisiasi Komisi I, II dan IV ini merupakan bentuk kepedulian wakil rakyat di DPRD Buleleng terhadap aspirasi, kondisi kekinian dan menjadi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sesuai tupoksi, kata Wandira, wakil rakyat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan regulasi yang dibutuhkan pemerintah daerah maupun masyarakat dan penyesuaian Perda dengan aturan perundang-undangan diatasnya.
“Dewan melalui Bapemperda bersama legislatif wajib memfasilitasi proses pembahasan Ranperda, seperti Ranperda tetang Pajak dan Retribusi Daerah yang diajukan eksekutif terkait pengaturan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dan besaran BPHTB yang awalnya 5 % NJOP kita revisi menjadi 0,5 % sehingga tidak membebani masyarakat,” terangnya.
Sesuai komiten pimpinan dan anggota, Dewan Buleleng melalui komisi sepakat menyerap dan mendata aspirasi, khususnya terkait regulasi yang dibutuhkan untuk segera dipenuhi.
Sementara terhadap 4 Ranperda yang tertunda karena belum dilengkapi naskah akademis dan terbatasnya anggaran, Wandira menegaskan sudah masuk Propemperda tahun 2024.
“Empat Renperda tentang Pencabutan Perda No 1 tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah, Perubahan Perda No 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, Perubahan Perda No 8 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa Presisi, sudah masuk Propemperda tahun 2024,” tegasnya.
Selain penyusunan Propemperda yang cermat, Bapemperda juga menyarankan agar pembahasan Ranperda dilakukan bersama dengan penyusunan turunannya berupa Perbup.
Sehingga dalam penerapannya di lapangan tidak justru bertentangan tujuan, dasar hukum, filosofi dan akademis pembentukan Perda yakni memberikan manfaat seluas-luasnya bagi warga masyarakat. (kar/jon)
