DENPASAR – Raperda tentang APBD
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, secara resmi telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Bali, Kamis (16/11/2023).
Namun, sebelum penetapan Koordinator Pansus Pembahasan DPRD Bali Gde Kusuma Putra, membeberkan hasil pembahasan, dimana tahun anggaran 2024 pendapatan Pemprov Bali mengalami penurunan dan berpengaruh besar terhadap postur APBD Bali sehingga pada APBD Bali yang ditetapkan mengalami defisit anggaran hingga mencapai Rp 563,42 miliar lebih atau 8,87% dari Total pendapatan atau 8,14% dari Total Belanja.
“Defisit sebesar 563,42 M Rp Lebih ditambah dengan adanya pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok pinjaman sebesar 248,91 M Rp Lebih, akan memerlukan penerimaan pembiayaan bersih positif sebesar 812,34 M lebih,”ujar Gde Kusuma Putra pada rapat paripurna.
Politisi PDIP asal Buleleng ini menjelaskan, volume APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 dijelaskan Pendapatan Daerah, diperkirakan sebesar Rp 6,35 triliun lebih yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 4,07 triliun Lebih, Pendapatan Transfer sebesar Rp 2,27 triliun kebih, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 5,70 liliar lebih.
Sementara Belanja Daerah, direncanakan sebesar 6,91 triliun lebih yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 4,45 trilun lebih, Belanja Modal sebesar Rp 766,53 miliar lebih, Belanja tidak terduga sebesar Rp 62,77 miliar lebih; dan Belanja Transfer sebesar Rp 1,62 trilun lebih.
Menurut Kusuma Putra dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp 6,35 triliun lebih dan Belanja Daerah sebesar Rp 6,91 triliun lebih dalamRaperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, maka terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp 563,42 miliar lebih bih atau 8,87% dari Total pendapatan atau 8,14% dari Total Belanja.
Defisit sebesar Rp 563,42 miliar ebih ditambah dengan adanya pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp 248,91 miliar lebih, akan memerlukan Penerimaan Pembiayaan Bersih positif sebesar Rp 812,34 miliar lebih.
“Penerimaan pembiayaan bersih positif sebesar Rp 812,34 miliar lebih akan didapatkan darii SiLPA Tahun kalu sebesar Rp 641,17 miliar lebih dan pencairan dana cadangan sebesar Rp171,17 miliar lebih,”jelasnya.
Kusuma Putra menambahkan, mencermati volume RAPBD TA 2024 dengan APBD TA 2023 menunjukan adanya angka penurunan baik dari sisi total pendapatan dan total belanja.
Harus disadari bahwa ada kelompok atau jenis pendapatan yang diterima dalam tahun tertentu (dalam jumlah yangcukup besar) tetapi tidak akan diterima dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan.
Jenis pendapatan seperti ini akan sangat mempengaruhi besaran APBD dalam tahun tertentusaja dan menjadikan penurunan APBD tahun berikutnya.
Sementara terkait kebijkan belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib (Mandatory Spending) di RAPBD TA 2024 telah dialokasikan untuk program anggaran yang memenuhi kebutuhan wajib, disesuaikan dengan amanat peraturan Perundang Undangan-Undangan.
Alokasinya meliputi fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp 1,99 triliun lebih lebih atau 28,78%% dari total belanja daerah. Fungsi kesehatan dialokasikan sebesar Rp 728,71 miliar lebih atau 12,45% dari total belanja daerah diluar gaji dan Tunjangan ASN. Anggaran penguatan infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp 968,42 miliar lebih atau 18,31% dari total belanja daerah.
“Anggaran belanja pegawai sebesar Rp1,97 triliun ebih atau 28,49% dari total belanja daerah diluar belanja tunjangan guru,”katanya.
Dalam kesempatan tersebut Kusuma Putra kembali mengingatkan apa yang pernah disampaikan pada pembahasan APBD beberapa tahun lalu. Dalam forum yang sama di tempat ini (rapat paripurna,red) juga bulan November Tahun 2021 persisnya tanggal 22.
Menurutnya dewan sudah sempat menyampaikan sekaligus mengingatkan bahwasanya pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bali tidak lagi ada pada zona yang nyaman yang disebabkan oleh beberapa faktor. Karenanya dalam pengelolaan dan pelaksanaan APBD TA 2022 dan seterusnya hendaknya lebih prudent tanpa harus menimbulkan konservatif yang berlebihan.
“Ketidaknyamanan pengelolaan APBD sepertinya Tahun ini mengalami puncaknya, semoga tidak berkepanjangan dan tentu berharap tahun depan ada kondisi kearah perbaikan,”pungkasnya. (arn/jon)
