BULELENG – Bersinergi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali, Pemkab Buleleng melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) membentuk Kampung Keluarga Berkualitas (KKB).
Pembentukan KKB yang masuk 5 agenda prioritas pembangunan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini sudah mencapai 80 desa di Kabupaten Buleleng.
“Kampung Keluarga Berkualitas merupakan program prioritas pembangunan SDM melalui pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga di tingkat desa/kelurahan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara terintegrasi dan konvergen lintas sektor,” tandas Kepala DP2KBP3A Buleleng Nyoman Riang Pustaka pada lounching 80 Kampung KB di Gedung Laksmi Graha Singaraja, Kamis (12/10/2023).
Pada kegiatan yang dihadiri Sarles Brabar selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, mantan Camat Buleleng ini menegaskan pembentukan Kampung KB ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB.
“Melalui sinergitas bersama BKKBN Provinsi Bali, hari ini kita launching 80 Kampung KB yang tersebar pada 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng. Semua ini dilakukan secara bertahap, dari tahun 2016 sampai Tahun 2022 sudah ada 37 desa yang dibentuk menjadi Kampung KB dan ditahun 2023 sebanyak 80 desa, sisanya ditahun 2024 akan dilanjutkan 12 desa,” terangnya.
Intervensi lintas sektor sangat penting dilakukan terhadap keluarga untuk penguatan kualitas keluarga sesuai dengan program BKKBN dan komitmen bersama pemerintah daerah melalui Kampung KB.
Senada dengan Kepala DP2KBP3A Buleleng, Sarles Brabar selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali mengapresiasi langkah strategis yang telah dilakukan Pemkab Buleleng dalam mendukung program Pemprov Bali untuk membentuk Kampung KB.
“Oleh karena itu seluruh desa di Bali pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Buleleng harus dibentuk Kampung KB. Target pemerintah tersebut harus dioptimalkan, dimulai dari pembentukan perangkat di desanya untuk bisa menuju Kampung KB, karena biasanya pembangunan fisik dan non fisik itu dimulai dari desa dan kita berharap kehadiran pelayanan pemerintah berawal dari sana,” tegasnya.
Setelah perangkat Kampung KB dibentuk, langkah selanjutnya adalah berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Sarles Brabar menegaskan, sosialisasi kepada kepala desa/perbekel sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman sehingga memiliki visi yang sama dalam pembentukan Kampung KB.
“Hari ini kami memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada perbekelnya tentang apa manfaat dari Kampung KB, sehingga nantinya program-program dari lintas instansi bisa masuk dan disinergikan dalam program Kampung KB yang ada di desa,” tandasnya.
Kampung KB merupakan rebranding dari tagline Kampung Keluarga Berencana yang sejalan dengan Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) dalam memperkuat dan mengembangkan sistem informasi dan data melalui Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu).
“Jadi disini yang kita tekankan adalah peningkatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas di Tahun 2045 yang sudah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia,” pungkasnya.(kar/jon)
